Tolak Rencana 'Riviera Gaza' Trump, Negara-Negara Arab Susun Strategi

Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menegaskan bahwa rekonstruksi Gaza harus dilakukan tanpa merelokasi warga Palestina dari tanah mereka.

Kekhawatiran terbesar terhadap rencana Trump adalah potensi destabilisasi kawasan, yang bisa mengulangi tragedi "Nakba" pada tahun 1948, ketika hampir 800.000 warga Palestina terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat berdirinya negara Israel.

Banyak dari mereka yang akhirnya menetap di kamp-kamp pengungsi di Yordania, Lebanon, Suriah, serta di Gaza dan Tepi Barat.

Bagi Mesir dan Yordania, rencana Trump membawa risiko besar. Sisi khawatir jika banyak warga Palestina dipindahkan ke negaranya, maka di antara mereka mungkin terdapat anggota Hamas, yang ia anggap sebagai ancaman keamanan.

Sementara itu, Yordania yang memiliki populasi besar keturunan Palestina melihat rencana relokasi ini sebagai ancaman serius.

Jika dua juta warga Gaza direlokasi, hal ini bisa memicu gelombang radikalisasi yang mengancam stabilitas kerajaan, hubungan damai dengan Israel, serta bahkan kelangsungan negara Yordania itu sendiri.

Namun, baik Mesir maupun Yordania sangat bergantung pada bantuan keuangan dan militer dari AS. Negara-negara Teluk juga membutuhkan perlindungan keamanan dari Washington. Ini membuat mereka berada dalam posisi sulit untuk secara terbuka menentang Trump.

Seorang pejabat AS, Steven Witkoff, mengatakan bahwa komentar Trump mengenai Gaza lebih bertujuan untuk mengeksplorasi alternatif dari solusi yang selama ini gagal.

Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana Gaza akan diperintah setelah perang.

Baca Juga: China Menentang Usulan Trump Terkait Pengambilalihan Gaza

Israel secara tegas menolak keterlibatan Hamas dalam pemerintahan Gaza. Namun, Otoritas Palestina yang dipimpin Mahmoud Abbas juga kurang mendapat dukungan dari rakyat Gaza maupun Tepi Barat.

Mesir mengusulkan pembentukan komite nasional yang akan mengelola Gaza, sementara dana rekonstruksi akan dikumpulkan dari negara-negara Teluk serta organisasi keuangan internasional.

Otoritas Palestina sendiri mengajukan proposal berbeda, yaitu pembentukan jabatan baru wakil perdana menteri yang akan bertindak sebagai gubernur Gaza dan melapor langsung kepada Mahmoud Abbas.

Perbedaan pandangan ini semakin terlihat ketika Liga Arab menegaskan bahwa Hamas sebaiknya mundur dari pemerintahan demi kepentingan rakyat Palestina. Namun, Hamas mengklaim bahwa mereka terbuka untuk solusi politik yang lebih fleksibel.