Menteri Israel Usulkan Penghapusan Bulan Ramadhan Demi Kelancaran Perang

Menteri Warisan Israel Amichai Eliyahu

INDOZONE.ID - Pernyataan kontroversial dari Menteri Warisan Israel, Amichai Eliyahu, menimbulkan kegemparan di kalangan umat muslim dan pecinta perdamaian di seluruh dunia.

Pasalnya, Amichai Eliyahu mengusulkan penghapusan bulan Ramadhan dalam upaya mengurangi ketegangan dan konflik yang terjadi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur selama bulan suci tersebut.

"Apa yang disebut sebagai bulan Ramadhan harus dihilangkan, dan ketakutan kita terhadap bulan ini juga harus dihilangkan," ujar Amichai Eliyahu seperti dilansir Times of Israel, Selasa (5/3/2024).

Pernyataan ini langsung menuai kecaman keras dari berbagai kalangan, baik di dalam maupun di luar Israel.

Baca Juga: Joe Biden Harap Gencatan Senjata di Gaza Dilakukan Sebelum Ramadan

Ramadhan, bulan suci di mana umat muslim menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh, merupakan momen penting bagi umat Islam di seluruh dunia.

Usulan untuk menghapus bulan Ramadan dianggap sebagai serangan langsung terhadap kebebasan beragama, dan menimbulkan kekhawatiran akan intoleransi agama.

Reaksi atas pernyataan Menteri Israel ini pun tersebar luas di media sosial, dengan banyak orang yang mengecamnya sebagai tindakan diskriminatif dan provokatif.

Baca Juga: Joe Biden Sebut Israel Setuju Hentikan Serangan di Gaza Selama Ramadan

Para tokoh agama, pemimpin politik dan aktivis perdamaian, mengeluarkan pernyataan mengecam usulan tersebut dan menegaskan pentingnya menghormati kebebasan beragama serta mendukung dialog dan perdamaian di wilayah yang konflik.

Meskipun pernyataan Menteri Eliyahu telah menimbulkan kemarahan dan kekecewaan di kalangan umat muslim, ada juga yang berpendapat bahwa usulannya merupakan langkah kontroversial untuk menyoroti kondisi yang genting di wilayah yang dilanda konflik.

Namun demikian, mayoritas tanggapan tetap menekankan bahwa penyelesaian konflik harus didasarkan pada dialog, saling pengertian, dan menghormati hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama.

Writer: Putri Octavia Saragih