Ilustrasi krisis BBM di Filipina (freepik).
INDOZONE.ID - Puluhan ribu pengemudi angkutan umum di Filipina menggelar mogok kerja selama dua hari, Kamis dan Jumat (26-27/3/2026).
Aksi ini menuntut Presiden Ferdinand Marcos Jr mengambil langkah lebih tegas mengendalikan harga bahan bakar yang meroket akibat perang Iran.
Arturo Modelo, pengemudi jeepney berusia 52 tahun, hanya membawa pulang sepertiga dari penghasilan biasanya.
Dari 600 peso (sekitar Rp170 ribu) yang biasa ia dapat, kini hanya tersisa 200 peso setelah dipotong biaya bahan bakar.
"Saya bahkan tidak bisa membayar uang jajan anak saya," ujarnya kepada Al Jazeera.
Baca juga: 9 Juta Orang dari Seluruh Negara Bagian Turun dalam Demonstrasi "No Kings" Memprotes Trump
Pekan ini, aksi mogok semakin membesar setelah pekan lalu pemilik jeepney melakukan aksi serupa.
Puluhan ribu pekerja transportasi—dari pengemudi bus, taksi, minibus, hingga ojek online—bergabung dalam aksi mogok yang diorganisir hampir belasan kelompok transportasi nasional.
Mereka berunjuk rasa di depan Istana Presiden pada Jumat. Mereka menuntut penerapan harga batas maksimal (price cap) untuk bensin dan solar; penghapusan pajak bahan bakar; dan regulasi lebih ketat terhadap industri minyak.
Koalisi No to Oil Price Hike yang mengorganisir aksi menyebut pemerintah terlalu lambat merespons. Tuntutan mereka telah diabaikan selama berminggu-minggu.
Baca juga: Harga BBM Melonjak, Thailand Terancam Gagal Panen dan Krisis Pangan
Kelompok buruh juga mengecam apa yang mereka sebut sebagai "agresi Amerika" terhadap Iran yang menyebabkan penderitaan ekonomi di Filipina.
"Orang Filipina tidak memulai perang ini, tidak ingin terlibat, tapi menderita karenanya," kata Jerome Adonis, ketua kelompok buruh nasional Kilusang Mayo Uno.
"Rasanya Amerika Serikat juga menjatuhkan bom ke kita," ujarnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Al Jazeera