Mengenal Sistem Pemerintahan Teokrasi Iran, Begini Cara Kerjanya

Aparat keamanan Iran berjaga. (Stringer/WANA via Reuters)

INDOZONE.ID - Kabar tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam serangan udara AS-Israel baru-baru ini memunculkan pertanyaan besar. Bukan hanya soal siapa penggantinya, tetapi juga bagaimana kelanjutan sistem pemerintahan teokrasi yang telah berjalan di negara itu selama puluhan tahun. Sistem yang unik dan kompleks ini mungkin sulit dipahami, tetapi kunci utamanya ada pada konsep vilayat-e faqih, atau "kepemimpinan seorang ahli hukum Islam".

Konsep inilah yang menjadi fondasi kekuasaan tertinggi di Iran. Seorang pemimpin tertinggi haruslah seorang ulama (klerik) yang dianggap paling saleh dan berpengetahuan. Ia memiliki kata akhir dalam semua urusan kenegaraan, mulai dari politik luar negeri hingga program nuklir. Posisinya berada di atas semua lembaga negara lainnya.

Siapa yang Berhak Menggantikan Khamenei?

Dalam sejarahnya, Iran belum pernah menghadapi situasi suksesi kepemimpinan seperti ini. Khamenei sendiri tidak pernah secara terbuka menunjuk seorang penerus. Lantas, siapa saja kandidat potensialnya?

Beberapa nama yang sempat disebut meliputi putranya, Mojtaba Khamenei, meskipun nasibnya setelah serangan juga belum jelas. Ada pula nama cucu pendiri Republik Islam, Hassan Khomeini, serta sejumlah ulama senior lainnya.

Namun, satu hal yang pasti, tidak ada satu pun figur yang tersisa saat ini yang memiliki pamor dan pengaruh sekuat Khamenei. Siapa pun yang nantinya terpilih akan menghadapi tantangan berat untuk mengendalikan berbagai kelompok kepentingan kuat di Iran, terutama Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).

Baca juga: Pemimpin Tertinggi Iran Dikabarkan Tewas, Sosok Anti-Barat yang Disegani

Dua Lembaga Kunci dalam Memilih Pemimpin

Proses pemilihan pemimpin tertinggi tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat, melainkan oleh dua lembaga penting.

Pertama, ada Majelis Ahli. Ini adalah badan yang terdiri atas para ayatullah senior yang dipilih langsung oleh rakyat setiap delapan tahun. Tugas utama mereka adalah memilih, mengawasi, dan secara teoretis bahkan bisa memberhentikan pemimpin tertinggi. Dalam praktiknya, keputusan akan sangat dipengaruhi oleh negosiasi di antara para elite kekuasaan sebelum akhirnya disetujui majelis ini.

Kedua, ada Dewan Wali. Lembaga ini memiliki kewenangan yang tak kalah besar. Separuh anggotanya ditunjuk langsung oleh pemimpin tertinggi dan separuh lagi oleh kepala kehakiman (yang juga ditunjuk pemimpin). Dewan Wali berhak memveto undang-undang yang sudah disahkan parlemen dan bahkan mendiskualifikasi calon dalam pemilu. Wewenang ini kerap digunakan untuk menyingkirkan tokoh-tokoh yang dianggap kritis terhadap sistem.

Kekuatan di Balik Takhta: Garda Revolusi

Jika ada satu institusi yang paling menentukan arah Iran selanjutnya, itulah IRGC. Berbeda dengan militer biasa yang berada di bawah Kementerian Pertahanan, Garda Revolusi langsung setia dan bertanggung jawab kepada pemimpin tertinggi.

Dibentuk setelah revolusi 1979, kekuatan IRGC terus membesar, terutama sejak perang dengan Irak (1980–1988). Kini, mereka bukan hanya kekuatan militer terkuat, tetapi juga raksasa ekonomi dan politik. Melalui perusahaannya, Khatam al-Anbiya, mereka menguasai proyek-proyek besar di sektor minyak dan gas.

Di dalam negeri, IRGC mengendalikan milisi Basij yang kerap digunakan untuk membubarkan protes. Di luar negeri, unit elitnya, Pasukan Quds, bertugas membangun dan mendukung jaringan sekutu Iran di Timur Tengah, seperti Hizbullah di Lebanon.

Baca juga: Usai Negaranya Dibombardir oleh Pasukan AS-Israel, Wapres Iran Update Kondisi sang Presiden

Lalu, untuk Apa Ada Pemilu?

Meski sistemnya teokratis, Iran juga menggelar pemilu untuk memilih presiden dan anggota parlemen setiap empat tahun sekali. Presiden yang terpilih kemudian akan menunjuk kabinet untuk mengurus kebijakan sehari-hari, namun tetap dalam koridor yang diizinkan pemimpin tertinggi.