Ribuan Warga Filipina Turun ke Jalan, Protes Skandal Proyek Pengendalian Banjir Fiktif

Demonstrasi di Filipina protes skandal korupsi proyek pengendalian banjir. (REUTERS/Lisa Marie David)

INDOZONE.ID - Ribuan warga Filipina turun ke jalan pada Minggu (21/9/2025) dalam protes  terhadap kasus besar korupsi negara. Mereka menolak skandal proyek fiktif yang melibatkan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir palsu, sebuah kasus yang diduga merugikan negara hingga miliaran dolar.

Awalnya, demonstrasi di Filipina ini berlangsung damai. Namun, bentrokan pecah ketika polisi antihuru-hara menyemprotkan water cannon untuk membubarkan massa muda yang mengenakan masker. Mereka membalas dengan lemparan batu hingga merusak salah satu pos polisi.

Menurut keterangan kepolisian, 72 orang ditangkap termasuk 20 anak di bawah umur dalam dua insiden terpisah. Setidaknya 39 petugas luka-luka, sementara sebuah truk trailer yang dijadikan barikade terbakar.

Baca juga: Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr Minta Semua Menteri Mundur, Alasannya Demi Jaga Kekuasaan

Kemarahan masyarakat terhadap proyek pengendalian banjir fiktif ini semakin besar sejak Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyinggung kasus tersebut dalam pidato kenegaraan Juli lalu, menyusul banjir besar yang menewaskan banyak warga.

Marcos sendiri, pekan lalu, menyatakan bahwa dirinya memahami mengapa rakyat memilih turun ke jalan.

Di Manila, sekitar 50 ribu orang berkumpul di sebuah taman pada pagi hari. Sore harinya, puluhan ribu lainnya memenuhi jalan utama EDSA sebagai ikon perlawanan rakyat pada 1986 yang berhasil menggulingkan ayah Marcos, Ferdinand Marcos Sr.

Baca juga: Putri Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte Yakin jika Ayahnya Tak Bersalah di ICC

“Saya jarang ikut aksi, tapi kondisi ini sudah keterlaluan. Saya merasa harus mengatakan: sudah cukup,” ujar Mitzi Bajet (30), seorang desainer yang hadir di EDSA.

Teddy Casiño, Ketua aliansi kiri Bagong Alyansang Makabayan, menegaskan tuntutan bukan hanya pengembalian uang negara, tapi juga hukuman penjara bagi pejabat yang terlibat.

“Korupsi proyek pemerintah Filipina tidak bisa hanya dibiarkan. Rakyat perlu turun ke jalan agar pemerintah benar-benar bekerja,” katanya.

Kementerian Keuangan Filipina memperkirakan kerugian akibat proyek fiktif ini mencapai 118,5 miliar peso (sekitar Rp 34 Triliun) sepanjang 2023-2025. Namun Greenpeace menilai angka sebenarnya bisa 10 kali lipat, yakni sekitar 18 miliar dolar AS (Rp299 Triliun).

Awal bulan ini, pemilik sebuah perusahaan konstruksi menuding hampir 30 anggota DPR dan pejabat Departemen Pekerjaan Umum menerima suap dalam proyek tersebut.

Skandal ini sudah mengguncang parlemen. Ketua DPR, Martin Romualdez sebagai sepupu Presiden Marcos mengundurkan diri pekan lalu seiring dimulainya penyelidikan resmi.