BREAKING NEWS
|
SENIN, 16/06/2025
|
Salah satunya adalah melakukan penertiban terhadap koperasi yang menyimpang dari fungsi dan tujuannya, terutama yang beroperasi seperti rentenir dengan membebankan bunga tinggi dan tidak sesuai ketentuan koperasi.
"Koperasi yang beroperasi sebagai rentenir dapat dikenai sanksi, termasuk pencabutan izin usaha simpan pinjam," tegasnya.
Lebih lanjut, Emy menyebut bahwa proses penegakan hukum harus ditingkatkan agar tidak hanya menjadi wacana, melainkan tindakan nyata yang memberikan efek jera.
Pengetatan pengawasan juga diperlukan untuk mengantisipasi munculnya koperasi abal-abal baru yang beroperasi tanpa izin atau menyalahgunakan izin usaha.
Melalui penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas pengawasan, DPRD berharap Banyuwangi dapat menjadi daerah yang aman dari praktik lembaga keuangan ilegal yang merugikan masyarakat.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Humas DPRD Banyuwangi
News 
Arena 
Z Campus 
Hiling 
Ekobiz 
Otogaz 
Tekingame 
Spotlight 
Lifestyle 
Fadami 
