Presiden Sementara Korsel Serukan Ketenangan Jelang Putusan Pemakzulan Yoon Suk Yeol

Para pendukung Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, melambaikan bendera nasional dan bendera bergambar Yoon di dekat Mahkamah Konstitusi di Seoul pada tanggal 2 April 2025.

INDOZONE.ID - Presiden sementara Korea Selatan menyerukan ketenangan dan meminta masyarakat untuk menerima putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol pada Kamis (3/4/2025), apapun hasilnya.

Seruan ketenangan pemakzulan Yoon ini disampaikan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas Korsel saat pemakzulan Yoon berlangsung.

Perdana Menteri Han Duck-soo, yang bulan lalu kembali menjabat sebagai presiden sementara setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan pemakzulannya, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi aksi kekerasan baik dari pendukung maupun penentang Yoon. Hal ini dilaporkan oleh kantor berita Yonhap yang berbasis di Seoul.

Baca Juga: Mahkamah Konstitusi Korea Selatan Segera Putuskan Pemakzulan Yoon Suk Yeol

"Apapun keputusan yang diambil, kita harus menerimanya dengan tenang dan bijaksana sesuai dengan prinsip hukum," ujar Han dalam pertemuan yang membahas langkah-langkah keamanan Korsel jelang pemakzulan Yoon, yang akan menentukan apakah Yoon diberhentikan secara permanen atau dikembalikan ke jabatannya setelah upaya singkat memberlakukan darurat militer pada Desember lalu.

Jika Yoon dikembalikan ke posisinya, ia akan langsung melanjutkan tugasnya hingga masa jabatannya berakhir pada 2027.

Namun, jika pemakzulan disahkan, Korea Selatan akan menggelar pemilihan presiden dalam waktu 60 hari.

Sesuai hukum, sedikitnya enam dari delapan hakim Mahkamah Konstitusi harus menyetujui pemakzulan agar keputusan tersebut dapat diberlakukan.

"Jika kita kembali bersatu dengan kekuatan dan kebijaksanaan rakyat, kita pasti bisa melewati masa krisis yang penuh kebingungan dan konflik ini," ujar Han, seperti dikutip oleh Yonhap.

Han juga meminta para demonstran untuk menyampaikan pendapat mereka secara damai dan memperingatkan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi tindakan ilegal atau kekerasan.

Presiden Korsel imbau ketenangan agar tidak terjadi gesekan yang dapat memperburuk situasi menjelang putusan pemakzulan Yoon.

"Segala bentuk pelanggaran hukum, termasuk perusakan fasilitas, penyerangan, dan pembakaran, akan langsung ditindak dengan penangkapan di tempat dan diberlakukan kebijakan tanpa toleransi," tegasnya.

Ia juga mengingatkan para politisi agar lebih mengutamakan stabilitas dan persatuan masyarakat daripada kepentingan politik pribadi.