Selain Etik, Belasan Polisi Terlibat Pemerasan di DWP Dinilai Harus Dipidana

Ilustrasi polisi. (ANTARA FOTO)

INDOZONE.ID - Indonesian Police Watch (IPW) menilai kasus pemerasan dalam acara Djakarta Warehouse Project (DWP) oleh anggota kepolisian bukan hanya sekedar melanggar etik kepolisian saja. Anggota tersebut dinilai sudah layak untuk dipidana.

"Tindakan pemerasan itu adalah tindak pidana. Tindak pidana di dalam jabatan, memeras, meminta sesuatu dengan menggunakan kewenangannya secara melanggar hukum itu adalah tindak pidana korupsi," kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso kepada wartawan, Sabtu (28/12/2024).

Baca Juga: IPW Duga Puluhan Polisi Terlibat Kasus Pemerasan DWP Kerap Salah Gunakan Wewenang: Pemecatan Harus Dilakukan

Untuk itu, IPW mendorong agar Kortas Tipidkor Polri untuk ikut turun tangan mendalami kasus ini. Hal itu lantaran adanya unsur korupsi yang dilakukan oleh anggota tersebut.

"IPW mendorong Kortas Tipikor bekerja menangani kasus pidana ini. Karena ini adalah sudah korupsi. Kortas Tipikor harus menunjukkan kinerjanya yang nyata. Diuji dalam kasus ini," paparnya.

Lebih jauh, Sugeng mendorong Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto bahkan sampai Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk memerintahkan secara langsung Kortas Tipidkor agar ikut turun tangan mendalami kasus itu.

Baca Juga: 3 Kasubdit Narkoba Dimutasi Buntut Pemerasan DWP, Direktur Narkoba Polda Metro Aman?

"Jadi Kapolri maupun Kapolda Metro Jaya harus menyerahkan kasus ini kepada Kortas Tipidkor," kata Sugeng.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 18 anggota kepolisian diduga melakukan pemerasan terhadap para penonton DWP. Yang diperas merupakan warga negara asing (WNA) asal Malaysia.

Buntut dari kasus ini, Kapolda Metro Jaya melakukan rotasi jabatan baik ditingkat Polsek, Polres hingga Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Puluhan anggota kepolisian ini dimutasi dalam rangka pemeriksaan.