Ajukan Revisi Perda Covid-19, Anies Beri Wewenang Lebih ke Satpol PP Seperti Polisi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau rumah pemotongan hewan (RPH) Dharma Jaya, Jakarta, Selasa (20/7/2021). (ANTARA/Yogi Rachman)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menambah wewenang tugas dari Satuan Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan. 

Hal tersebut akan diusulkan dalam perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 yang rencananya direvisi oleh Anies. 

Baca Juga: KPK Akan Panggil Anies Baswedan dalam Dugaan Korupsi Lahan di Munjul

Dalam draf revisi Perda, ditambahkan Pasal 28A, yang mana pada Ayat 1 berbunyi kalau Satpol PP diberikan kewenangan khusus sebanyak penyidik. 

"Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satpol Pamong Praja, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran dalam Perda Provinsi,"  bunyi usulan perubahan Perda itu yang dikutip Rabu (21/7/2021). 

Apabila usulan untuk melakukan penyidikan disetujui oleh DPRD DKI, maka penyidik PNS, termasuk Satpol PP yang dimaksud Ayat 1 memiliki wewenang sebagai berikut: 

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana.
c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana.
d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana.
e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana.
f. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana.
g. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
h. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
i. melakukan penyitaan benda dan/atau surat.
j. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
k. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
l. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
m. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana, dan
n. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. 

Sementara itu, pada Ayat 3 disebutkan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia 

"Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Pengadilan Negeri," tambah Ayat 4 pada usulan revisi Perda tersebut.

Artikel Menarik Lainnya:

• Pemerintah Diminta Gunakan Positivity Rate Jadi Acuan Evaluasi PPKM Darurat

• Cantiknya Istri Pogba Berhijab dan Ucapkan Selamat Idul Adha

• Jokowi Ubah Aturan Boleh Rangkap Jabatan, Netizen Bercanda soal Kehebatan Rektor UI