Penanganan Covid-19 Tak Ada Ujung, Refly Harun: Rakyat Dibiarkan Berjuang Sendiri

Refly harun saat mengkritik pemerintah melalui YouTube nya. (Foto: YouTube Refly Harun)

Penanganan Covid-19 di Indonesia telah membuat sejumlah kalangan merasa geram. Tak terkecuali Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule.

Iwan mengatakan jika penanganan Covid-19 terkesan lucu dan menyebalkan, lantaran sejak awal pandemi, pemerintah tak pernah serius dan menganggap remeh virus tersebut.

Hal ini kemudian ditanggapi oleh pengamat politik Refly Harun. Ia mengatakan jika yang diungkapkan oleh Iwan adalah bagian dari aspirasi.

"Ini adalah aspirasi. Apakah itu adalah imajinasi banyak orang atau hanya sebagian orang, kita akan melihat pada hari kedepan," ungkap Refly melalui kanal YouTube pribadinya seperti disimak Indozone, Rabu (7/7/2021).

Refly mengatakan fakta yang terjadi di lapangan, jika berkaitan dengan Covid-19, masalah tersebut menjadi nyata adanya.

"Masalah yang jelas dan terpampang di depan mata, rumah sakit yang ada di Jakarta, dan di kota lainnya, kita akan lihat bagaimana warga negara sedang berjuang sendiri untuk menyelamatkan nyawanya masing-masing yang awalnya dianggap sepele oleh pemerintah," ujarnya.

Refly menganggap jika pemerintah berharap semua akan dibantu oleh waktu yang berjalan. Namun, waktu tak kunjung membantu, semua semakin tertunda dan penanganan semakin berantakan.

"Rakyat makin menderita, dicekam ketakutan, diintip nyawanya seperti tidak bisa kemana-mana, dan kondisi ini sudah berlangsung selama 1 tahun lebih," katanya.

Menurutnya, pemerintah terlalu menentang apa yang seharusnya menjadi fakta di lapangan. Seperti ketika dikaitkan dengan kasus masih dibukanya jalur luar negeri bagi penerbangan, namun untuk penerbangan domestik malah dipersulit.

"Saya misalnya pernah berbicara dengan Menteri Pariwisata Sandiaga Uno, dia diberikan target memasukkan wisatawan sekian, coba bayangkan pada era pandemi seperti ini ada target seperti itu menurut saya tidak masuk akal," katanya.

"Sehingga yang terjadi adalah pasti mereka meminta pengecualian, dan pengecualian itu cenderung menyepelekan, bahwa mereka yang masuk harus karantina, harus ini itu, seolah-olah birokrasi di republik ini semuanya berjalan mulus, tanpa ada kebocoran," pungkasnya.

Artikel Menarik Lainnya:

• Gubsu Edy Tiadakan Ibadah di Masjid-Gereja, Tapi Diskotek Boleh Buka Sampai Jam 8 Malam 
• Heboh Awan Berbentuk UFO di Langit Aceh, BMKG Sebut Bahaya Bagi Penerbangan 
• Aksi Walkot Bobby Bonceng Kadis PU Tinjau Jalan Rusak di Kawasan Pasar Lau Cih