Mengenal Racketeering, Dakwaan P Diddy Menurut Studi: Pemerasan Ala Kejahatan Terorganisir

P. Diddy didakwa dalam kasus Racketeering. (REUTERS/Mario Anzuoni)

INDOZONE.ID - Istilah 'racketeering' akhir-akhir ini kerap disebut, khususnya saat sosok P Diddy atau Sean Combs terlibat kasus kekerasan yang berujung terungkap kejahatan lainnya. Salah satu tuntutan hukum yang ia terima adalah 'racketeering' yang disebut oleh Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York.

Mengutip thehilltoponline, P Diddy didakwa atas berbagai tuduhan termasuk konspirasi racketerring, sex trafficking, dan forced labour.

Dakwaan tersebut menuduh bahwa P Diddy menggunakan bisnisnya, termasuk Bad Boy Entertainment, Combs Enterprises, dan Combs Global, untuk memfasilitasi berbagai kejahatan seperti perdagangan seks, kerja paksa, penculikan, pembakaran, penyuapan, dan penghalangan keadilan.

“Selama puluhan tahun, SEAN COMBS…melakukan kekerasan, mengancam, dan memaksa wanita dan orang lain di sekitarnya untuk memenuhi hasrat seksualnya, melindungi reputasinya, dan menyembunyikan perilakunya,” menurut dakwaan tersebut.

Baca Juga: 2 Residivis Diringkus Polisi Bersama Penadah Curanmor, Aksi Kejahatan di 9 TKP Berbeda

Ia lebih lanjut menguraikan bagaimana Combs mengandalkan karyawan dan rekannya untuk melaksanakan aktivitas terlarang ini.

Dakwaan tersebut menggambarkan “Combs Enterprise” sebagai organisasi kriminal dengan berbagai badan hukum dan individu yang terkait dengan bisnisnya.

Perusahaan tersebut diduga beroperasi dengan tujuan utama untuk memperkuat dan menjaga kekuasaan dan status Combs dalam industri hiburan, menurut dakwaan.

Di antara semua kejahatan yang didakwa kepadanya adalah 'racketeering, sebuah aktivitas kriminal yang biasa melibatkan unsur 'pemerasan' namun dalam level organisasi kejahatan.

Racketeering; pemerasan yang beda dari blackmail

Dalam artian sederhananya, racketeering bermakna pemerasan. Namun, makananya lebih luas sekedar 'blackmail'. Racketeering adalah Pemerasan yang merujuk pada tindakan kriminal yang merujuk pada skema terorganisir untuk memperoleh keuntungan ilegal, seperti yang dikutip dari situs Cornell Law School.

Baca Juga: Firly Bahuri Tak Kunjung Disidang di Kasus Pemerasan, Bakal Sandang Status Tersangka Seumur Hidup?

Istilah ini sering digunakan dalam konteks kegiatan ilegal yang didefinisikan dalam Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO), sebuah undang-undang federal di AS yang melarang penguasaan bisnis melalui kejahatan tertentu atau pendapatan yang diperoleh dari kejahatan tersebut.

Terkait dengan organisasi kejahatan

Dalam sejarahnya, racketeering adalah salah satu jenis dakwaan yang meruntuhkan Mafia Chicago, keluarga Gambino, keluarga Lucchese pada beberapa dekade lalu.

Sejak itu, pemerintah federal telah menggunakan pemerasan untuk mengejar selusin tokoh atletik, perguruan tinggi dan administrator ujian dalam skandal penerimaan perguruan tinggi terbesar. Ada beberapa nama yang pernah dituntut, mantan Presiden Donald Trump dan musisi seperti R. Kelly , Young Thug dan yang terbaru Sean 'P Diddy' Combs .

Seorang pengacara G. Robert Blakey dalam salah satu jurnalnya menyebutkan telah membantu menyusun undang-undang racketeering di setidaknya 22 negara bagian.

Ada 35 pelanggaran dalam racketeering, termasuk penculikan, pembunuhan, penyuapan, pembakaran, dan pemerasan.

“(Pemerasan) bukanlah kejahatan yang spesifik – ini adalah cara memikirkan dan menuntut berbagai kejahatan,” kata Blakey, yang juga menjadi profesor hukum pidana federal di Universitas Notre Dame.

Blakey menambahkan bahwa pemerasan bukanlah tindakan kriminal tunggal. Jaksa harus membuktikan pola yang melibatkan setidaknya dua kejadian pemerasan untuk dapat menghukum seseorang berdasarkan hukum.

"Namun pemerasan tidak hanya terkait dengan kejahatan terorganisasi,” kata Blakey.

Baca Juga: Kembali Gelar Acara 'Jumat Curhat', Warga Keluhkan Kejahatan Jalanan Terus Mengintai, Kapolda DIY Berikan Solusi Ini

Hukum federal ini cukup luas, dan bahkan telah digunakan untuk mengadili kasus perdagangan orang dalam dan kelompok anti-aborsi yang memblokir akses ke klinik.

Jenis-jenis Kejahatan dalam Racketeering

Di bawah undang-undang RICO, kejahatan federal yang termasuk dalam pemerasan meliputi:

Penyuapan
Penipuan
Pelanggaran perjudian
Pencucian uang
Menghalangi keadilan
Pembunuhan bayaran

Di tingkat negara bagian, pemerasan dapat mencakup kejahatan seperti pembunuhan, penculikan, perjudian, pembakaran, perampokan, penyuapan, transaksi cabul, dan kejahatan narkoba.

Kelompok terorganisir dapat mengoperasikan bisnis ilegal, atau mengalihkan dana dari bisnis legal untuk kegiatan ilegal. Pemerasan seringkali terlibat dalam industri ilegal seperti prostitusi, perdagangan manusia, perdagangan narkoba, dan pemalsuan.

Contoh Kasus racketeering

• Kasus di South Carolina (2020): Tuntutan terhadap 40 orang yang terlibat dalam kegiatan pemerasan terkait geng.
• Kasus terhadap produsen obat (2018): Tuduhan pemasaran menyesatkan yang menyebabkan kecanduan opioid.
• Kasus FIFA (2015): Pejabat FIFA didakwa atas konspirasi pemerasan dan korupsi.
• Kasus skandal Burning Sun (2019): Kasus sex trafficking, video molka, narkoba, pemerasan, dan korupsi aparat oleh kelab malam milik Seung-ri di Korea Selatan juga bisa dikategorikan sebagai 'racketeering'

Baca Juga: Dianggap Preseden Buruk bagi Profesi Hukum, Hakim Diminta Adil Tangani Kasus Kenny Wisha Sonda

Kejahatan Perusahaan P Diddy dalam racketeering

Rapper Sean Diddy Combs. (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)

Kembali ke dakwaan P Diddny, alasan dirinya didakwa karena ia diduga beroperasi dengan tujuan utama untuk memperkuat dan menjaga kekuasaan dan status Combs dalam industri hiburan. Dakwaan ini tidak hanya akan dipidana kepadanya saja, semua orang yang terlibat atau orang di lingkaran Diddy juga layak didakwa.

Michael Wilson, mahasiswa hukum di Howard berkata, “Orang lain yang terlibat kemungkinan besar juga akan dikenai tuduhan konspirasi dan pemerasan/perdagangan gelap.”

Ia juga menguraikan implikasi potensial internasional dari kasus ini, “Jika ada pejabat asing yang terlibat atau dibayar, bisa jadi ada tuntutan berdasarkan Undang-Undang Praktik Korupsi Asing,” imbuh Wilson.

Sejak awal tahun 2008, P Diddy dan rekan-rekannya telah dituduh terlibat dalam sejumlah kegiatan ilegal, termasuk mengorganisasikan pertunjukan seks rumit yang disebut "Freak Offs," yang melibatkan pengangkutan pekerja seks komersial lintas negara bagian dan internasional.

Peristiwa-peristiwa ini diduga telah diatur dan direkam oleh Diddy dan rekan-rekannya. Dakwaan tersebut menjelaskan bagaimana Diddy mempertahankan kendali melalui kekerasan fisik, manipulasi keuangan, dan ancaman.

Daijah Bias, mahasiswa tahun kedua jurusan bisnis internasional, merasa lega karena Howard telah memutuskan hubungan dengan penyanyi tersebut.

"Di satu sisi, saya senang orang-orang seperti dia akhirnya menghadapi konsekuensi atas tindakan mereka. Sepertinya banyak selebritas melakukan hal-hal yang keterlaluan, dan orang-orang sering menutupi atau membela mereka," katanya.

Namun, ia juga menyatakan empati terhadap mereka yang secara tidak langsung terkena dampak skandal tersebut.

Baca Juga: Terdakwa Lurah Candibinangun Sleman Hadiri Sidang Kasus Mafia Tanah, Ini Hasilnya

"Di sisi lain, saya turut merasakan apa yang dialami orang-orang yang mungkin harus menghadapi rasa malu dan trauma, seperti putri-putrinya. Saya hanya berharap orang lain yang melakukan hal-hal buruk mulai menghadapi konsekuensinya juga. Sungguh gila melihat banyak selebriti yang bisa lolos begitu saja," katanya.

Dakwaan tersebut menetapkan bahwa Combs dapat kehilangan kepentingan dalam bisnis yang terlibat dalam usaha kriminal tersebut, serta segala hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut jika terbukti bersalah.

Nicole Dillard, seorang profesor di Howard yang mengajar Komunikasi Hukum, mengatakan bahwa jika Combs terbukti bersalah, “[akan ada] hukuman penjara yang signifikan bagi Sean Combs dan siapa pun yang mungkin menjadi bagian penting dari 'usaha kriminal' tersebut.”