Gandeng TNI, Presiden Prabowo Rancang Program Makan Siang Gratis Sekaligus Perkuat Ketahanan Pangan

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin ziarah nasional dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada 17 Agustus 2025 jam 12 malam WIB. (Dok. Humas Setpres)

INDOZONE.ID - Pemerintah Indonesia akan membentuk 100 batalion tentara untuk membantu proyek pertanian sebagai bagian dari program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto.

Rencana ini menjadi bukti bahwa peran militer di sektor sipil kini semakin besar dan terstruktur.

Perluasan Peran Militer di Sektor Sipil

Sejak dilantik tahun lalu, Presiden Prabowo yang memiliki latar belakang sebagai mantan komandan pasukan khusus, mulai memperluas tugas militer di luar fungsi pertahanan.

Tentara kini terlibat langsung dalam penyaluran program makan siang gratis dan juga produksi obat-obatan untuk masyarakat.

Baca juga: Presiden Prabowo: Kita Tidak Bisa Ditaklukkan, Daripada Dijajah Kembali Lebih Baik Kita Mati

Brigadir Jenderal Wahyu Yudhayana, juru bicara militer, menjelaskan bahwa ribuan prajurit dalam 100 batalion tersebut akan ditempatkan di berbagai wilayah Indonesia.

Fokus utama mereka adalah mendukung proyek pertanian dan kesehatan, khususnya di daerah terpencil.

“Peran kami adalah sebagai fasilitator, mengisi kekosongan ketika proyek tidak bisa berjalan karena keterbatasan atau kendala tertentu,” kata Wahyu.

Kebijakan Baru dan Respons Publik

Pada Maret lalu, pemerintah mengesahkan revisi undang-undang yang memberi ruang lebih luas bagi militer untuk terlibat dalam urusan pemerintahan. Namun, kebijakan ini menuai pro dan kontra.

Sejumlah kelompok hak asasi manusia khawatir hal ini bisa membuka jalan bagi kembalinya praktik otoritarianisme.

Baca juga: Paling Banyak Jumlah yang Alami Dugaan Keracunan Lauk Rawon MBG di Kapanewon Mlati, SMP Muhamadiyah 3 Mlati Hentikan Sementara Program Makan Gratis

Meski ada pihak yang meragukan kemampuan militer di bidang pertanian, Yudhayana menegaskan bahwa prajurit akan mendapat pelatihan khusus dari Kementerian Pertanian.

Mereka akan menggarap lahan tidak produktif, memperbaiki sistem irigasi, dan meningkatkan hasil pangan nasional.

Pandangan Ahli

Made Supriatma, peneliti di ISEAS di Yusof Ishak Institute, Singapura, menilai bahwa pembentukan unit militer khusus pertanian ini merupakan yang pertama kali sejak era reformasi.

Menurutnya, pemerintah sebaiknya memberdayakan petani lokal untuk meningkatkan produktivitas, bukan mengandalkan militer.

Baca juga: Buku “Kepemimpinan Militer” Karya Presiden Prabowo Subianto Terbit di Rusia, Kerja Sama Intelektual dan Strategis

“Ini ancaman serius bagi demokrasi karena mereka akan membentuk struktur sendiri. Militer akan punya peran lebih besar,” ujar Made.

Meski demikian, pemerintah tetap yakin bahwa langkah ini akan memperkuat program ketahanan pangan dan mempercepat pemerataan bantuan, terutama di wilayah yang sulit dijangkau.

Tantangan utamanya adalah memastikan kolaborasi antara militer, kementerian, dan masyarakat berjalan seimbang demi hasil yang berkelanjutan.