INDOZONE.ID - Ketua DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Jember, Karimullah Dahrujiadi atau akrab disapa Haji Karim, didesak oleh internal dan kader partai berlambang pohon beringin itu, untuk mendapat rekomendasi partai.
Desakan itu disampaikan, karena berdasarkan hasil Rapat Rapimda DPD Golkar Jember yang lalu, Haji Karim wajib mendapatkan rekomendasi partai untuk dapat maju dalam kontestasi Pilkada 2024 mendatang.
Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi yang dilakukan oleh seluruh Pengurus Pleno, Hasta Karya, dan Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar Jember. Bertempat di Cafe New Galaxy, Kecamatan Patrang, Jember, Jumat (9/8/2024) petang.
Baca Juga: Polemik Jejak Istri Bupati Lampung Tengah: Dari Gugatan Cerai hingga Siap Bertarung di Pilkada
"Pada prinsipnya, Partai Golkar ingin menunjukkan soliditas sebagai kader, yaitu mengamankan marwah Partai Golkar. Yang kedua, kehendak memperjuangkan aspirasi (itu) telah disampaikan dalam keputusan Rapimda," kata Ketua Bapilu DPD Partai Golkar Kabupaten Jember Nurdiansyah Rachman saat dikonfirmasi sejumlah wartawan.
"Seperti yang sudah disampaikan, bahwa Rapimda telah memutuskan Haji Karim sebagai P1 atau P2 (Calon Bupati atau Wakil Bupati), yang ditetapkan secara konstitusi. Beliau adalah Pimpinan kami di DPP Partai Golkar Jember dan prestasinya berhasil menambah 2 kursi menjadi 6 kursi. Dari ini, kita tunjukkan sebagai prestasi perolehan suara 300 persen," sambungnya.
Dengan bukti prestasi yang disampaikan dan berdasarkan hasil Rapimda itu, menurut pria yang juga akrab disapa Cak Nunung itu, seluruh internal dan kader Partai Golkar Jember menghendaki Haji Karim untuk bisa mendapat rekom.
"Kami tidak mau terjebak dengan soal personal. Kami (juga) tidak ingin terjebak dengan siapapun yang berkonsolidasi dengan Golkar. Tetapi bahwasanya Golkar dengan tegas telah menyatakan dirinya melalui Rapimda. Kader harus dibawa (mendapat syarat rekom), sebagai jalan (untuk ikut) kontestasi Pilkada," ujarnya.
Namun demikian, kata Cak Nunung, jika Haji Karim tidak mendapat rekomendasi partai seluruh internal dan kader Partai Golkar Jember menilai, jika ada pelanggaran konstitusi terkait kesepakatan untuk mendorong majunya kader partai dalam kontestasi Pemilukada 2024 mendatang.
"Sehingga saya tidak perlu menjawab (banyak). Kita tidak pulang ke DPP (keluar dari partai). Jika diperlukan, kami siap untuk darung (bertarung dan menggeruduk) untuk tidur di depan DPP untuk memperjuangkan aspirasi kami. Kasihan para PK (Pimpinan Kecamatan) yang telah bergerak," tegasnya.
Terkait kesepakatan soal mendukung Haji Karim itupun, lebih lanjut kata Cak Nunung, sesuai dengan kesepakatan seluruh internal dan kader Partai Golkar Jember.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Liputan Langsung