Sementara itu menurut Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jember Agustono, terkait desakan untuk Haji Karim maju dan wajib mendapat rekomendasi partai, merupakan hak politik dan hak konstitusi kader Partai Golkar dimanapun tingkatannya.
"Tanpa ada pengurus daerah, DPW maupun DPP juga tidak akan ada. Keberadaan kader Golkar di manapun posisinya, memiliki hak yang sama, termasuk dalam menentukan calon kepala daerah, dan jangan dianggap kader partai yang didaerah adalah kader Ndeso, kami juga memiliki hak politik yang sama dengan yang lainnya, termasuk di DPW dan DPP," ujar Agustono menegaskan.
Terkait ancaman untuk menggeruduk Kantor DPP Partai Golkar juga diamini oleh Agustono.
"Jika suara kami tidak direspon DPW atau DPP, kami akan mendatangi kantor DPW maupun DPP. Bila perlu seluruh yang hadir pada hari ini, akan menginap sampai aspirasi kami didengarkan," tandasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Liputan Langsung