Kaleidoskop capaian pemerintah Indonesia sepanjang 2025.
INDOZONE.ID - Sepanjang 2025, Indonesia melalui berbagai peristiwa penting yang membentuk arah kebijakan nasional, memperkuat posisi diplomatik, serta menandai konsolidasi besar di bidang ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan.
Dari peluncuran program sosial berskala nasional hingga kesepakatan internasional strategis, berikut rangkuman kaleidoskop peristiwa penting yang terjadi di Tanah Air sepanjang Januari hingga Desember 2025.
Ilustrasi MBG. (ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya)
Tahun 2025 dibuka dengan peluncuran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai melalui 190 dapur di 38 provinsi. Ini adalah realisasi janji kampanye pemerintahan Prabowo-Gibran, yang dilantik pada Oktober 2024.
Pada bulan yang sama, Munas Konsolidasi Persatuan KADIN Indonesia terlaksana sebagai langkah penguatan dunia usaha nasional.
Munas yang berlangsung pada 16 Januari 2025 ini mengakhiri dualisme di tubuh Kadin, dengan mengukuhkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum periode 2025-2030, dengan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.
Persatuan Kadin ini menjadi langkah positif dunia usaha dalam mendukung pertumbuhan ekonomi 8% dan visi Indonesia Emas 2045.
Februari ditandai dengan berdirinya Danantara (Daya Anagata Nusantara), yang mengonsolidasikan seluruh aset BUMN senilai Rp16.000 triliun. Diluncurkan pada 24 Februari 2025, Danantara berfungsi sebagai Badan Pengelola Investasi (BPI) untuk mengonsolidasikan, mengoptimalkan pengelolaan aset BUMN, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional.
Danantara menjadi pilar pembangunan ekosistem ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan, serta memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.
Pemerintah juga meluncurkan Cek Kesehatan Gratis (CKG) pada 10 Februari 2025 di Puskesmas seluruh Indonesia. Program ini bertujuan untuk mengurangi angka kematian akibat penyakit tidak menular, seperti penyakit jantung dan hipertensi.
Selain itu, juga untuk mendeteksi dini penyakit kronis seperti stroke dan kardiovaskular, bagi seluruh masyarakat tanpa biaya, baik peserta BPJS Kesehatan maupun tidak.
Di sisi penegakan hukum, kasus BBM Pertalite oplosan terungkap dibalik pengusutan skandal korupsi PT Pertamina periode 2018-2023.
Di awal penyidikan, Kejaksaan Agung (Kejagung) yang mengungkap kasus ini menyebut bahwa PT Pertamina Patra Niaga membeli pertalite untuk dioplos menjadi pertamax.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: ANTARA, Setneg