Dinilai Bahaya, Prabowo Didesak Jadikan Polemik 4 Pulau Aceh Momen Bersihkan Kabinet

Presiden Prabowo Subianto. Instagram/prabowo

INDOZONE.ID - Polemik 4 pulau Aceh dinilai menjadi tanda bahaya bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan, menilai Presiden Prabowo Subianto  harus menjadikan hal ini sebagai momen bersih-bersih kabinet.

Polemik ini bermula dari penerbitan Keputusan Mendagri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025, tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau yang ditetapkan 25 April 2025, terkait empat pulau yakni Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang. 

"Presiden Prabowo Subianto sudah harus segera melakukukan reshuffle kabinet, atau mengganti Menteri yang bermasalah dan bikin masalah," kata Iwan Setiawan dalam pernyataan yang diterima Indozone di Jakarta, Kamis (19/6/2025).

Menurutnya, salah satu menteri yang dinilai perlu masuk dalam list reshuffle saat ini adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. 

Baca juga: Saran Pakar Geodasi UGM Soal Polemik Perebutan 4 Pulau Perbatasan Aceh dan Sumut

Bagi dia, keputusan Menteri Tito terkait 4 pulau Aceh menjadi alasan kuat bagi Prabowo untuk menggantinya dengan sosok yang lain.

"Jika tidak dilakukan, maka akan berbahaya bagi Pemerintahan Kabinet Merah Putih sendiri ke depannya," kata Iwan.

Bagi Iwan, sengketa 4 pulau antara Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh sudah berlangsung lama, sehingga tak da urgensi penerbitan SK Mendagri.

Latar belakang sebagai mantan Kapolri, dinilai Iwan membuat Tito tak mungkin tak memahami konsekuensi penyerahan  pulau tersebut ke Sumut.

Bagi Aceh, kata Iwan, 4 pulau itu merupakan masalah harga diri yang akan dipertahankan mati-matian oleh mereka apapun konsekuensinya. 

Baca juga: Presiden Prabowo Subianto Tetapkan 4 Pulau Sengketa Masuk Wilayah Aceh, Bukan Sumut

"Apa yang dilakukan Tito ini sebenarnya sangat memalukan dan sudah pelanggaran berat, bahkan menjadi duri dalam daging di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jadi ganjaran yang pantas adalah mestinya dipecat dengan tidak hormat," kata Iwan.

Selain Tito, dia juga menyebut nama menteri lain yang dinilai layak untuk dipertimbangkan masuk dalam daftar reshuffle kabinet. 

Sebab, kata dia, pemerintah membutuhkan mesin yang solid dan kuat, untuk berlari cepat mencapai keberhasilan-keberhasilan program serta visi misi Presiden Prabowo Subianto.

"Tentu selain itu juga, menteri-menteri lain yang bermasalah seperti Menkes, Menkop Budi Arie, Menhut, dan yang lainnya harus masuk list reshuffle juga," ujar Iwan.