Kategori Berita

KANAL

REGIONAL

Sabtu, 16 AGUSTUS 2025 • 17:20 WIB

Komitmen Presiden Prabowo Berantas Tambang Ilegal Diapresiasi, Dinilai Perlu Segera Eksekusi

Komitmen Presiden Prabowo Berantas Tambang Ilegal Diapresiasi, Dinilai Perlu Segera EksekusiPresiden Prabowo Subianto. (ANTARAFOTO/Dhemas Reviyanto)

INDOZONE.ID - Komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas tambang-tambang ilegal yang beroperasi di sejumlah wilayah Indonesia, mendapat apresiasi positif. 

Apalagi, menurut laporan dari aparat kepada Presiden, terdapat 1.063 tambang illegal, dengan potensi kerugian negara minimal Rp300 triliun. 

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan pidato kenegaraan di Gedung DPR/MPR pada Jumat (15/8/2025) kemarin. 

"Saya mendukung Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan tegas terhadap tambang-tambang ilegal yang beroperasi di Indonesia," kata Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, Sabtu (16/8/2025).

Baca juga: Kasus Tambang Ilegal di Kalteng, Bareskrim Polri Segera Tetapkan Tersangka

Dia pun mendorong Presiden untuk mengambil langkah cepat dengan memerintahkan kementerian ESDM, Satgas Hilirisasi, dan aparat penegak hukum, untuk segera melakukan eksekusi baik itu secara administratif dan tindakan langsung di lapangan. 

"Hal ini harus segera dilakukan agar kerugian dan kerusakan lingkungan oleh tambang-tambang ilegal ini bisa segera dihentikan," kata Iwan.

Dia menilai ini sebagai hal penting, agar masyarakat sekitar tambang tak lagi menanggung kerusakan lingkungan akibat aktivitas ilegal tersebut. 

Baca juga: Presiden Prabowo Subianto Tabuh Genderang Perang Lawan Tambang Ilegal: Tindak Tegas Jenderal yang Jadi Beking!

Iwan pun menyampaikan apresiasi pada Presiden Prabowo yang diniilai berani dan blak-blakan memberi ultimatum pada para jenderal di TNI maupun kepolisian yang terlibat dalam tambang ilegal di Indonesia.  

Sebab, kata dia, kebanyakan tambang ilegal di Indonesia tidak terlepas dari peran para jenderal atau mantan jenderal di kedua institusi tersebut, baik sebagai bekingan ataupun pelaku langsung. 

"Ini harus dihentikan dan harus dibersihkan, agar pemerintah bisa fokus melakukan hilirisasi dan mendapatkan nilai tambah dari sektor pertambangan," ujarnya.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi

Sumber: Keterangan Pers

BERITA TERKAIT
BERITA TERBARU

Komitmen Presiden Prabowo Berantas Tambang Ilegal Diapresiasi, Dinilai Perlu Segera Eksekusi

Close
Close
Close
Close
Link berhasil disalin!