Konten ini adalah kiriman dari Z Creators Indozone. Yuk, bikin cerita dan konten serumu, serta dapatkan berbagai reward menarik! Let’s join Z Creators dengan klik di sini.
INDOZONE.ID - Otoritas Korea Selatan kembali berupaya menangkap Presiden Yoon Suk Yeol yang telah dimakzulkan. Pada Rabu pagi (15/1), tim penyelidik memasuki kediaman Presiden Yoon dalam upaya terbaru untuk menahan beliau atas tuduhan pemberontakan terkait deklarasi darurat militer pada 3 Desember lalu.
Menurut seorang pejabat dari tim gabungan yang bertugas menangkap Yoon, pihaknya mencoba mengeksekusi surat perintah penangkapan baru.
"Kami tidak mengetahui jumlah pasti orang yang berada di kediaman itu, tetapi jaksa berada di lokasi," ujar seorang pejabat dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi.
Sementara itu, juru bicara kepolisian nasional membantah laporan media yang menyebutkan bahwa Kim Sung-hoon, penjabat kepala layanan keamanan presiden, telah ditangkap selama upaya tersebut.
"Belum ada yang ditangkap hingga saat ini," ungkap juru bicara tersebut.
Baca Juga: Badan Anti Korupsi Korsel Minta Polisi Segera Tangkap Presiden Yoon Suk Yeol
Ketegangan Meningkat di Tengah Aksi Protes
Seiring laporan bahwa penangkapan Yoon mungkin segera terjadi, ketegangan pun meningkat. Beberapa bentrokan kecil terjadi antara pendukung Yoon yang emosional dan petugas polisi di sekitar kediamannya.
Rekaman video menunjukkan ratusan petugas polisi, sebagian membawa tangga dan pemotong kawat, mendekati vila di lereng bukit tempat Yoon berlindung selama berminggu-minggu, dijaga oleh tim keamanan pribadi.
Polisi mengerahkan sekitar 3.200 petugas ke lokasi tersebut untuk memastikan proses penangkapan berjalan lancar.
Di sisi lain, ratusan pendukung Yoon dan anggota Partai People Power berkumpul di lokasi meski suhu udara di bawah nol derajat.
Plt. Presiden Choi Sang-mok, dalam pernyataan resmi, menegaskan pentingnya mencegah konflik fisik selama proses tersebut.
"Saya akan mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang bertanggung jawab jika terjadi insiden yang tidak diinginkan," tegasnya.
Baca Juga: 9 Fakta Menarik di Balik Pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol
Deklarasi Darurat Militer yang Kontroversial
Deklarasi darurat militer oleh Presiden Yoon mengejutkan rakyat Korea Selatan dan membawa negara ini ke dalam krisis politik yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Surat perintah penangkapan ini menjadi yang pertama kalinya dalam sejarah Korea Selatan diterbitkan untuk seorang presiden yang sedang menjabat.
Tim hukum Yoon menilai upaya penangkapan ini tidak sah dan hanya bertujuan mempermalukan presiden di depan publik.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi sedang mempertimbangkan keputusan parlemen untuk memakzulkan Yoon secara permanen.
Pro dan Kontra di Tengah Masyarakat
Di tengah upaya penangkapan ini, masyarakat terpecah antara pendukung dan pihak yang mendukung langkah hukum.
Jang Kyoung-sun, seorang pendukung Yoon yang datang dari Provinsi Gangwon, menyatakan kekecewaannya.
"Jika presiden ditangkap, hati saya akan hancur. Dia melakukan ini demi negara dan rakyat," ujarnya.
Namun, ada juga yang mendukung penangkapan tersebut, seperti Cho Sun-ah, warga berusia 51 tahun.
"Pemimpin pemberontakan tidak seharusnya bersembunyi meskipun telah ada surat perintah penangkapan. Hukum harus berlaku sama untuk semua orang, termasuk presiden," katanya.
Upaya Berulang untuk Penangkapan
Tim gabungan yang terdiri dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) dan kepolisian telah mendapatkan surat perintah baru pada 7 Januari lalu.
Tim ini terus berkoordinasi dengan pihak keamanan pribadi Yoon untuk memastikan eksekusi berjalan sesuai rencana.
Kepala CIO, Oh Dong-woon, menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan segala cara untuk membawa Yoon ke pengadilan.
Situasi ini terus menjadi sorotan publik, dengan jutaan warga Korea Selatan menyaksikan siaran langsung melalui media lokal dan platform online.
Hingga saat ini, upaya penangkapan Yoon masih berlangsung di tengah protes dan ketegangan yang melanda negara tersebut.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Channelnewsasia.com