INDOZONE.ID - Faksi-faksi Palestina, termasuk rival Hamas dan Fatah, sepakat untuk mengakhiri perpecahan mereka dan membentuk pemerintahan persatuan nasional sementara, selama negosiasi di China yang berakhir pada hari Selasa, menurut pernyataan kementerian luar negeri China.
Deklarasi Beijing ditandatangani pada upacara penutupan dialog rekonsiliasi yang dihadiri oleh 14 faksi Palestina di ibu kota China dari tanggal 21-23 Juli.
Pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan ini adalah 14 faksi Palestina, termasuk Hamas dan Fatah.
Baca Juga: Tank Israel Kembali Serang Khan Younis, 70 Warga Palestina Tewas dan Ratusan Luka-luka
Senior Hamas, Hussam Badran, menekankan pentingnya Deklarasi Beijing dalam membentuk pemerintahan persatuan nasional Palestina.
Di sisi lain, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menentang keterlibatan Hamas dalam administrasi Gaza pasca perang.
Kesepakatan ini tercapai selama negosiasi yang diadakan di Beijing, China, dari tanggal 21 hingga 23 Juli 2024. Upaya rekonsiliasi ini terjadi di tengah upaya mediator internasional untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza.
Pembicaraan dan kesepakatan ini berlangsung di Beijing, China. Kesepakatan ini melibatkan pengaturan administrasi untuk Gaza yang saat ini dikuasai oleh Hamas, dan Tepi Barat yang sebagian besar dikuasai oleh Otoritas Palestina yang dipimpin oleh Fatah.
Baca Juga: Israel Hantam Daerah Khan Younis, 16 Warga Palestina Dilaporkan Tewas
Pembentukan pemerintahan persatuan nasional ini bertujuan untuk mengakhiri konflik kekuasaan selama 17 tahun antara Hamas dan Fatah yang telah melemahkan aspirasi politik Palestina.
Pemerintahan ini diharapkan dapat mengelola urusan Palestina, mengawasi rekonstruksi, dan mempersiapkan kondisi untuk pemilu.
Deklarasi Beijing menekankan pembentukan pemerintahan persatuan nasional Palestina untuk mengelola urusan Palestina di Gaza dan Tepi Barat.
Meskipun detail kesepakatan ini belum menetapkan kerangka waktu untuk pembentukan pemerintahan baru, langkah ini dilihat sebagai penghalang kuat terhadap intervensi regional dan internasional yang bertentangan dengan kepentingan rakyat Palestina.
Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, telah menunjuk pemerintahan baru yang dipimpin oleh Mohammad Mustafa pada bulan Maret, tetapi belum ada komentar langsung dari Fatah mengenai kesepakatan baru ini.
Dengan kesepakatan ini, masyarakat Palestina dan dunia internasional menunggu untuk melihat apakah pemerintahan persatuan nasional ini dapat bertahan dan mengatasi tantangan di lapangan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Reuters