Jumat, 08 DESEMBER 2023 • 07:00 WIB

Pengadilan Korupsi Netanyahu Kembali Berlanjut, Dituding Beri Gratifikasi untuk Berita Positif Israel

Author

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. (REUTERS/Abir Sultan)

INDOZONE.ID - Pengadilan di Yerussalem kembali menggelar sidang korupsi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin (4/12/2023). Sidang ini kembali dilaksanakan setelah sempat tertunda selama dua bulan lamanya, karena perang antara Israel dan Palestina meletus pada 7 Oktober 2023.

Meski konflik dengan Hamas belum berakhir, Menteri Kehakiman Israel Yariv Levin bilang, sebagian besar aktivitas pengadilan dapat dilanjutkan lagi. Sebab, masa penangguhan telah berakhir.

Sementara itu, sidang ini difokuskan pada agenda mendengarkan kasus beberapa tuduhan korupsi terhadap Netanyahu. Namun, menurut laporan media Israel, Netanyahu tidak menghadiri sidang itu. Sedangkan terakhir kali Netanyahu menghadiri persidangan adalah saat musim semi lalu, di mana saat itu dia hanya mengungkapkan pembelaannya.

Baca Juga: Serangan Israel ke Gaza Merenggut Nyawa 1 Anak Setiap 10 Menit, WHO Angkat Bicara

Melansir New York Times, Kamis (7/12), Netanyahu telah diadili sejak tahun 2020, dengan tuduhan memberikan bantuan politik kepada pengusaha dengan imbalan hadiah mahal dan menawarkan gratifikasi berupa keuntungan peraturan kepada para penguasa media dengan imbalan liputan berita yang positif.

"Dia membantah tuduhan tersebut dan menolak seruan untuk mengundurkan diri," tulis laporan New York Times.

Sebaliknya, selama musim panas, anggota parlemen dari partai sayap kanan Netanyahu, Likud, mengusulkan rancangan undang-undang yang dapat mencabut kemampuan jaksa agung yang selama ini mengkritik Netanyahu, untuk mengawasi penuntutan menteri-menteri pemerintah, termasuk perdana menteri.

Baca Juga: PM Israel Benjamin Netanyahu Gak Mau Genjatan Senjata, Berikut 5 Faktanya!

RUU tersebut kemudian ditarik kembali di tengah meningkatnya protes yang telah berlangsung selama berbulan-bulan atas upaya pemerintah, untuk memberikan kewenangan yang lebih besar terhadap sistem peradilan.

Ketika persidangan dilanjutkan, posisi Netanyahu di mata masyarakat Israel semakin memburuk. Banyak warga Israel menyalahkan pemerintahnya atas kegagalan badan keamanan mencegah serangan Hamas, yang menurut pihak berwenang Israel menewaskan sekitar 1.200 orang dan sekitar 240 orang disandera.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi

Sumber: Reuters, New York Times