Kapan Konflik Israel-Palestina Berakhir? Penjelasan Tentang Tujuan Hamas hingga Upaya Damai ‘Solusi 2 Negara'

Rumah warga Gaza yang hancur setelah dibom oleh militer Israel di utara Gaza

INDOZONE.ID - Militer Israel dan Hamas Palestina terus berkonflik di Gaza. Ribuan masyarakat sipil telah menjadi korban, baik di Gaza maupun Israel.

Ketegangan di wilayah tersebut semakin parah ketika Israel memutuskan untuk menghentikan suplai air, listrik, dan terakhir jaringan internet yang memang selama ini dikendalikan oleh Israel.

Upaya perdamaian sedang diusahakan oleh internasional, namun berujung buntu karena tidak adanya kesepakatan, khususnya terkait two state solution alias solusi dua negara yang sebenarnya sudah dicetuskan sejak 1937.

Baca Juga: Sudah 55 Saksi Diperiksa Kasus Pimpinan KPK Peras SYL, Polisi Tak Kunjung Tetapkan Tersangka

Pada 19 Oktober 2023, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dalam pidatonya mengaku masih berusaha mewujudkan solusi dua negara untuk perdamaian Israel dan Palestina.

Ini disampaikan Biden dalam kunjungannya ke Tel Aviv untuk memberikan dukungan kepada militer Israel untuk terus melawan Hamas.

Hamas menolak solusi dua negara

Hamas yang merupakan gerakan perlawanan Islam sejak awal didirikan pada 1987 yang kini berubah menjadi organisasi politik memang menentang keras pendudukan Israel di Palestina.

Baca Juga: Duh! Pasien RS Polri Lompat dari Parkiran, Untung Masih Selamat

Pada 1993, PM Israel Yitzhak Rabin dan pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina, Yasser Arafat sepakat menandatangani Perjanjian Oslo.

Perjanjian ini menetapkan pemerintahan mandiri terbatas di bawah entitas baru yang disebut Otoritas Palestina (PA) untuk warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat.

Namun ketika pemilu diadakan pada 2006, Hamas yang memenangkan mayoritas kursi di badan legislatif PA berhasil mengambil alih lembaga-lembaga PA di Gaza.

Baca Juga: 2 Kapal Berbendera Vietnam Ditangkap Polair, 17 Tahun Curi Ikan di Perairan Indonesia

Sejak saat itu, Hamas memiliki otoritas penuh terhadap pengelolaan Gaza, sementara saingan politiknya, Fatah mengelola Tepi Barat dibawah PA yang dipimpin Presiden Mahmoud Abbas.

Hamas sendiri menolak adanya solusi dua negara dan menginginkan bahwa Palestina harus menjadi negara Islam.

Sementara itu, Fatah yang menjalankan PA mendapat dukungan Barat mendukung adanya solusi dua negara.

Baca Juga: Terkuak! WN Korsel Diduga Pelempar Petugas Imigrasi dari Lantai 19 Pernah Ditahan Selama 3 Tahun

Namun wakil sekretaris jenderal Komite Sentral Fatah, Sabri Sidam mengatakan bahwa hingga saat ini tidak ada titik temu perdamaian di antara Hamas dan Fatah.

Dia menyebut, solusi dua negara bisa terwujud kalau dilakukan pemilu untuk menentukan nasib Palestina di masa depan, baik yang di Gaza mau pun di Tepi Barat.

“Kami bisa pergi ke Gaza dengan harapan bahwa rakyat Gaza bisa melihat pemerintahan Palestina melalui pemilu dan bersedia ingin membangun kehidupan mereka dan memulai kembali dari awal,” kata Fatah dalam wawancaranya dengan CBS News.

Hamas-Fatah belum bertemu

Sabri Sidam pada Senin (23/10/2023) mengatakan bahwa Fatah belum mau berpikir terlalu jauh terkait perdamaian solusi dua negara karena bencana kemanusiaan masih terjadi Gaza.

Saat ini yang sedang diupayakan Fatah bagaimana agar Hamas dan Israel berhenti berseteru karena banyak masyarakat sipil di Gaza yang menjadi korban.

Dia tak memungkiri bahwa perang yang terjadi antara Hamas dan Israel merupakan konsekuensi dari gagalnya mewujudkan solusi dua negara, negara merdeka bagi Palestina dan Israel.

Baca Juga: Patung Bunda Maria di Timika Dirusak Orang Tak Dikenal, Polisi Tangkap Satu Pelaku

“Kami menolak membicarakan masa depan. Saat ini kami sedang mendiskusikan penghentian permusuhan. Itu prioritas nomor satu," kata Sidam.

“Banyak orang dibunuh, baik perempuan maupun anak-anak. Mengapa membunuh mereka? Mengapa membunuh mereka? Bagaimana hal ini bisa menjadi sebuah formula penerimaan atau formula untuk hidup berdampingan? Perdamaian apa yang akan dihasilkan Israel? Tidak ada,” lanjut dia.

Fatah diduga ‘sengaja’ menunda pemilu

PA tak pernah lagi menggelar pemilu sejak 2006, hal ini dikarenakan Mahmoud Abbas menolak adanya pemilu yang seharusnya digelar pada 2021.

Baca Juga: Geger Siswi SMP Dilecehkan Pejabat Daerah, Miris Ternyata Masih Satu Keluarga

Pejabat Hamas menuduh Fatah sengaja menolak pemilu karena tahu bahwa Fatah akan kehilangan dukungan dari sebagian besar rakyat Palestina.

Menurut Hani Al-Masri, direktur jenderal Masarat, Pusat Penelitian Kebijakan dan Studi Strategis Palestina, masa depan Fatah sedang terancam saat ini.

Sebab, Fatah yang sengaja menolak pemilu menjadi sumber masalah utama karena sebagian besar rakyat Palestina kini lebih memilih gerakan perlawanan dibanding sebelumnya.

Baca Juga: Terima Laporan Kasus Perusakan Hotel Sultan, Polda Metro: Kita Selidiki!

Keinginan rakyat Palestina untuk merdeka dan bebas semakin meningkat setelah Israel berulang kali melakukan aksi pemboman di Gaza, yang sayangnya tidak digubris oleh PA.

Padahal, kata Al-Masri, Fatah di situasi saat ini tidak boleh bersikap netral di saat rakyat sedang di bawah pembantaian.

“Mayoritas, sebagian besar warga Palestina berpendapat bahwa prioritas kami adalah bersatu. Ini adalah isu utama: Bersatu berdasarkan demokrasi, kemitraan. Berdasarkan program nasional,” kata Al-Masri.