Prancis Akui Negara Palestina pada September, Israel Langsung Bereaksi Keras

Dalam foto dari kantor media kepresidenan Mesir, Presiden Prancis Emmanuel Macron memberi salam kepalan tangan kepada seorang anak Palestina yang dirawat di Rumah Sakit El Arish, sekitar 50 km dari perbatasan Gaza, pada 8 April 2025. (Reuters/Karam al-Masri)

INDOZONE.ID - Presiden Emmanuel Macron mengumumkan, Prancis akan mengakui Negara Palestina. Pengakuan itu akan dilakukan secara resmi pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang akan berlangsung bulan September mendatang.

Langkah ini dianggap sebagai bagian dari kebijakan luar negeri Prancis terhadap Palestina, yang bertujuan mendorong kembali solusi dua negara untuk perdamaian di Timur Tengah. Namun, keputusan ini langsung memicu kecaman keras dari pemerintah Israel.

Dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas dan dipublikasikan di media sosial, Macron menegaskan pengakuan terhadap Palestina adalah bentuk konsistensi Prancis, dalam mendukung perdamaian dan keadilan yang berkelanjutan di kawasan tersebut.

Baca juga: Presiden Macron Gercep Desak Israel, Tuntut Kebebaskan 6 Warga Prancis yang Ditahan di Kapal Menuju Gaza

"Sesuai dengan komitmen historis kami terhadap perdamaian yang adil di Timur Tengah, saya memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina," kata Macron. 

"Saya akan menyampaikan pengumuman resmi ini dalam Sidang Umum PBB bulan September," sambungnya.

Keputusan ini menjadikan Prancis sebagai negara besar Barat pertama yang mengambil langkah formal mengakui Palestina. 

Baca juga: Indonesia dan Prancis Sepakat Kembangkan Proyek Listrik Hidrogen Hijau Senilai Rp37 Triliun

Hal ini dipandang sebagai dorongan signifikan bagi kampanye internasional, yang selama ini banyak dijalankan negara-negara kecil yang mengkritik kebijakan Israel di kawasan sana.

Tak lama setelah pengumuman tersebut, Israel mengecam Prancis dengan tajam. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut langkah itu sebagai 'hadiah bagi terorisme'.

Ia juga memperingatkan, pengakuan tersebut justru membahayakan keamanan kawasan.

"Sebuah negara Palestina dalam kondisi saat ini hanya akan menjadi pangkalan untuk menghancurkan Israel, bukan untuk hidup berdampingan secara damai," tulis Netanyahu di media sosial. 

"Perlu ditegaskan, rakyat Palestina tidak menginginkan negara di samping Israel, melainkan menggantikannya," lanjutnya,

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, bahkan menyebut keputusan tersebut sebagai bentuk 'penyerahan diri terhadap terorisme'.

 Ia menegaskan, Israel tidak akan mengizinkan berdirinya entitas Palestina yang bisa mengancam kedaulatan mereka.

Sumber diplomatik menyebutkan, Israel sempat memperingatkan Prancis soal konsekuensi dari kebijakan ini. Mulai dari pembatasan kerja sama intelijen hingga hambatan diplomatik.

Bahkan, ada ancaman pencaplokan wilayah Tepi Barat sebagai langkah balasan.

Pemerintah Amerika Serikat pun ikut menyampaikan kekhawatirannya. Dalam dokumen diplomatik yang beredar pada Juni lalu, Washington memperingatkan, pengakuan sepihak terhadap Palestina bisa bertentangan dengan kebijakan luar negeri AS dan menimbulkan dampak negatif.

Langkah kebijakan luar negeri Prancis terhadap Palestina ini, sebenarnya sudah digodok sejak awal tahun. 

Sebelumnya, Prancis sempat merencanakan konferensi perdamaian bersama Arab Saudi pada bulan Juni. Namun, tertunda karena tekanan dari Amerika dan ketegangan regional menyusul konflik udara antara Israel dan Iran.

Konferensi itu dijadwalkan ulang menjadi pertemuan tingkat menteri pada 28–29 Juli di New York, dan akan dilanjutkan pada sesi PBB di bulan September. 

Menurut para pejabat, pengumuman Macron ini bertujuan memberi arah yang jelas bagi tim diplomatik Prancis, dalam meyakinkan negara-negara yang masih ragu untuk ikut mendukung pengakuan Palestina.

Sekitar 40 menteri luar negeri dari berbagai negara diperkirakan hadir dalam forum di New York. Meski ada dukungan, Prancis juga menghadapi tantangan diplomatik, terutama dari Inggris dan Kanada, yang cenderung berhati-hati terhadap langkah sepihak.

Israel diketahui telah melakukan lobi intensif untuk membujuk Prancis agar mengurungkan niatnya. Mereka menilai pengakuan terhadap Palestina saat ini sama saja dengan mendukung kelompok militan Hamas, yang menyerang Israel sejak Oktober 2023.

Wakil Presiden Otoritas Palestina, Hussein Al Sheikh, menyampaikan terima kasih kepada Prancis melalui media sosial.

Ia menyebut langkah Macron mengakui Palestina sebagai cerminan dari komitmen terhadap hukum internasional, dan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.