INDOZONE.ID - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, kembali membuat gebrakan dengan menarik Amerika Serikat dari UNESCO, badan kebudayaan PBB yang berbasis di Paris.
Langkah ini menandai penarikan diri AS dari badan PBB untuk kedua kalinya selama masa kepemimpinannya, setelah sebelumnya dilakukan pada 2017 dan dibatalkan oleh Presiden Joe Biden pada 2023.
Gedung Putih mengumumkan bahwa AS akan keluar dari UNESCO lagi, efektif pada 31 Desember 2026.
Baca juga: UNESCO Kecam Serangan Terhadap Warisan Budaya di Lebanon, Sebut Kejahatan Perang
Keputusan ini disebut sebagai bentuk penolakan terhadap apa yang digambarkan sebagai agenda ‘woke’ UNESCO atau isu-isu sosial dan budaya yang dianggap terlalu progresif dan tidak mencerminkan prinsip dasar masyarakat Amerika.
“Presiden Trump memutuskan untuk menarik Amerika Serikat dari UNESCO karena lembaga ini mendukung agenda sosial yang ‘woke’ dan memecah belah, yang tidak sesuai dengan kebijakan masuk akal yang dipilih rakyat Amerika,” ujar juru bicara Gedung Putih, Anna Kelly.
Departemen Luar Negeri menambahkan bahwa keberlanjutan keanggotaan AS di UNESCO “tidak lagi menguntungkan secara nasional”, karena bertentangan dengan pendekatan kebijakan luar negeri America First.
Baca juga: Indonesia Usulkan Reog Ponorogo, Kolintang, dan Kebaya, Jadi Warisan Budaya UNESCO
Mereka juga mengkritik lembaga ini karena mempromosikan agenda globalis yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Amerika.
Salah satu pemicu utama keputusan ini adalah penerimaan Palestina sebagai anggota UNESCO pada 2011, yang disebut “bermasalah” dan berkontribusi pada meningkatnya retorika anti-Israel dalam organisasi tersebut.
Direktur Jenderal UNESCO, Audrey Azoulay, menyayangkan keputusan tersebut namun menyebutnya sudah diprediksi. Menurutnya, lembaga telah mempersiapkan diri melalui diversifikasi sumber pendanaan, mengingat AS selama ini menyumbang sekitar 8 persen dari anggaran UNESCO.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyuarakan dukungan penuh terhadap UNESCO lewat media sosial, menyebut organisasi ini sebagai pelindung ilmu pengetahuan, lautan, pendidikan, budaya, dan warisan dunia.
Di sisi lain, Israel justru menyambut baik keputusan penarikan diri AS dari badan PBB tersebut. Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, mengapresiasi dukungan moral dan kepemimpinan Amerika, sambil mengecam politisasi terhadap Israel dalam organisasi internasional, termasuk UNESCO.
Pihak UNESCO membantah tuduhan keberpihakan terhadap Palestina. Azoulay menegaskan bahwa semua keputusan lembaga selama delapan tahun terakhir selalu dikomunikasikan secara terbuka dengan Israel dan Palestina.
Ia juga menyebut bahwa tuduhan bias anti-Israel bertentangan dengan fakta kerja UNESCO, seperti dalam program pendidikan Holocaust dan upaya melawan antisemitisme.
Langkah ini memperkuat pola kebijakan luar negeri Trump yang kerap menarik AS dari lembaga internasional. Selain Trump tarik AS dari UNESCO, pada masa jabatan pertamanya ia juga menarik AS dari WHO, Dewan HAM PBB, dan Kesepakatan Iklim Paris dan semua yang kemudian dipulihkan Biden.
Mike Waltz, calon duta besar AS untuk PBB yang diajukan Trump, menyatakan bahwa PBB “perlu direformasi” dan percaya bahwa reformasi tersebut bisa menjadikan organisasi internasional lebih relevan dan efektif bagi kepentingan nasional Amerika.
UNESCO sendiri didirikan pada 1945 dan dikenal luas atas penetapan Situs Warisan Dunia, termasuk Grand Canyon dan Patung Liberty. AS pertama kali menarik diri pada 1984 di bawah Presiden Ronald Reagan dan baru bergabung kembali pada 2003 di era George W. Bush.
Kini, setelah AS keluar UNESCO lagi, 26 situs bersejarah di Amerika masih terdaftar sebagai bagian dari 1.248 lokasi UNESCO yang memiliki nilai universal luar biasa.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Reuters