Kecewa Kepada Pemda DIY Soal Relokasi Jilid 2, Pedagang Teras Malioboro 2 Akan Melapor ke UNESCO dan Komnas HAM

Tak Ada Kejelasan Relokasi Jilid 2, Pedagang Teras Malioboro 2 akan melaporkan ke Komnas HAM dan UNESCO

INDOZONE.ID - Setelah berkali-kali menyurati Pemda DIY dan Dinas Kebudayaan DIY namun tak ada kejelasan terhadap diskusi terbuka untuk relokasi jilid 2, mewakili para pedagang Teras Malioboro 2 yakni Ketua Paguyuban Pedagang Tri Dharma, Upik Supriyati mengatakan dirinya akan melaporkan Pemda DIY ke UNESCO.

Mengingat UNESCO adalah organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut sebagai pihak yang telah menetapkan Kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta yang didalamnya termasuk Malioboro sebagai Warisan Budaya Dunia tak Benda.

Upik menilai, sikap Pemda DIY dalam proses relokasi pedagang TM2 tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh UNESCO.

Baca Juga: Polemik Relokasi Jilid 2: Muncul Pedagang Teras Malioboro 2 Pro Pemerintah, Ini Katanya

“UNESCO sendiri bilang kalau pelibatan masyarakat juga harus ada. Tapi nyatanya sampai saat ini, kami tidak dilibatkan oleh Pemda DIY, jadi kami akan bersurat ke UNESCO,” kata Upik kepada wartawan di sela-sela aksinya, Rabu (11/9/2024).

Tidak hanya berencana menyurati UNESCO, pihaknya juga akan melaporkan (menyurati) ke Komnas HAM.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak agar status Kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai Warisan Budaya tak Benda dicabut.

Ketua Paguyuban Tri Dharma, Upik Supriyati saat ditemui wartawan disela-sela aksi, Rabu (11/9/)

Dalam waktu bersamaan, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X angkat menanggapi tuntutan terkait aksi tersebut. Bahwasannya, Sultan kembali menegaskan proses relokasi tetap akan berjalan.

Hal ini mengingat peruntukan selasar Malioboro memang bukan untuk PKL atau memang tidak ada legalitas terhadap kegiatan PKL di selasar Malioboro.

BACA JUGA Polemik Relokasi Jilid 2: Muncul Pedagang Teras Malioboro 2 Pro Pemerintah, Ini Katanya

Selain itu, Malioboro memang sudah lama direncanakan untuk di tata sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, termasuk untuk rencana pembuatan Jogja Planning Gallery (JPG).

“Kalau mereka menuntut untuk kembali ke selasar ya nggak mungkin. Terserah dia. Selasar dudu duweke (selasar bukan milik mereka) kok. Tempat relokasi yang disiapkan,” tegas Sri Sultan.