Sekjen PBB Tolak Rencana Israel untuk Kendalikan Bantuan ke Gaza

Tim medis dan truk bantuan masuk ke Gaza melalui perbatasan Rafah.

INDOZONE.ID - Sekjen PBB Antonio Guterres menolak usulan baru Israel terkait pengaturan bantuan ke Gaza. Ia menilai usulan itu bisa membuat bantuan semakin dikendalikan secara ketat dan dibatasi secara tidak manusiawi, bahkan sampai ke jumlah kalori dan butir tepung.

"Izinkan saya untuk menjelaskan. Kami tidak akan berpartisipasi dalam pengaturan apa pun yang tidak sepenuhnya menghormati prinsip kemanusiaan. kemanusiaan, ketidakberpihakan, independensi, dan netralitas," kata Guterres mengutip Reuters, Selasa (8/4/2025).

Disebutkan juga bahwa tidak ada bantuan yang dikirim ke kawasan Palestina sejak 2 Maret 2025 silam. Saat ini, tercatat  sekitar 2,1 juta orang yang menetap sebagai warga Palestina.

Baca Juga: Israel Serang Tenda Media di Gaza, Jurnalis Terbakar Hidup-Hidup

COGAT, badan militer Israel yang mengoordinasikan bantuan, pekan lalu bertemu dengan lembaga-lembaga PBB dan kelompok-kelompok bantuan internasional dan mengatakan telah mengusulkan 'mekanisme pemantauan terstruktur dan masuknya bantuan' untuk Gaza.

"Mekanisme ini dirancang untuk mendukung organisasi bantuan, meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa bantuan sampai ke penduduk sipil yang membutuhkan, bukannya dialihkan dan dicuri oleh Hamas," tulis COGAT di X pada hari Minggu (6/5/2025).

Israel juga mengatakan tidak akan mengizinkan masuknya barang dan pasokan ke Gaza sampai militan Palestina, Hamas, membebaskan semua sandera yang masih tersisa.

"Gaza adalah ladang pembantaian – dan warga sipil berada dalam lingkaran kematian tanpa akhir," kata Guterres sambil kembali menyerukan pembebasan tanpa syarat dari semua sandera, gencatan senjata permanen, dan akses kemanusiaan penuh ke Gaza.

Geuterres juga mengatakan, dengan penutupan titik perbatasan ke Gaza dan bantuan yang diblokade, keamaan pun nantinya akan hancur dan kapasitas pihaknya untuk memberikan bantuan telah terhambat.

Ia menegaskan, Israel seharusnya mempermudah serta memfasilitasi pengiriman bantuan dan menjamin ketersediaan makanan, layanan medis, kebersihan, dan standar kesehatan di Gaza.

"Sebagai pihak yang menduduki, Israel punya kewajiban yang jelas sesuai hukum internasional, termasuk hukum humaniter dan hak asasi manusia," kata Guterres.

Baca Juga: Serangan Israel di RS Gaza, Anggota Biro Politik Hamas Tewas

Sementara itu Israel menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kendali penuh atas Gaza, sehingga tidak bisa dianggap sebagai pihak yang menduduki wilayah tersebut.