Pemerintah Australia Alokasikan Rp88 Triliun untuk Layanan Kesehatan Jelang Pemilu

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berbicara kepada media saat upacara penandatanganan di Gedung Parlemen Australia di Canberra, Australia, 17 Juni 2024. (Foto: Reuters/Lukas Coch)

INDOZONE.ID - Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese mengumumkan tambahan dana sebesar A$8,5 miliar (sekitar Rp88 triliun) untuk seluruh sistem layanan kesehatan negara.

Langkah ini diumumkan pada Sabtu (22/2/2025) sebagai bagian dari strategi menjelang pemilu nasional yang dijadwalkan berlangsung pada Mei mendatang.

Partai Buruh, yang berhaluan tengah-kiri, selama ini dikenal sebagai pelindung utama skema layanan kesehatan universal Australia, Medicare.

Baca Juga: Berkelahi dengan WN Australia, 12 Security Finns Beach Club Jadi Tersangka

Program ini menjadi pembeda utama dengan oposisi konservatif dari koalisi Liberal-Nasional, yang lebih menekankan keunggulan mereka dalam pengelolaan ekonomi dan perlindungan perbatasan.

"Jika kembali terpilih, pemerintahan Partai Buruh yang dipimpin Albanese akan melakukan investasi tunggal terbesar dalam sejarah Medicare sejak program ini didirikan lebih dari 40 tahun lalu," demikian pernyataan resmi pemerintah pada Sabtu malam.

Dengan tambahan dana tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan 18 juta kunjungan dokter umum yang disubsidi setiap tahunnya.

Selain itu, anggaran ini juga mencakup ratusan beasiswa untuk perawat serta ribuan peluang pelatihan tambahan bagi para dokter di Australia.

Medicare sendiri merupakan sistem yang memastikan seluruh warga Australia serta beberapa pengunjung internasional mendapatkan akses ke berbagai layanan kesehatan dan rumah sakit dengan biaya rendah atau bahkan gratis.

Program ini pertama kali diperkenalkan oleh Partai Buruh pada tahun 1984 dan telah menjadi bagian penting dari sistem kesehatan negara tersebut.

Janji peningkatan dana kesehatan ini muncul di tengah merosotnya popularitas pemerintahan Albanese.

Sebuah survei yang dirilis pekan ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemilih menginginkan pergantian pemerintahan.

Bahkan, tingkat kepuasan publik terhadap Albanese berada di titik terendah sejak ia terpilih pada Mei 2022.