Kontroversi Undang-Undang Kewarganegaraan di India: Pemerintah Bergerak Maju, Oposisi Bersuara Keras!

Bendera India.

INDOZONE.ID - India kembali memasuki sorotan dunia dengan pengumuman yang kontroversial: pemerintah berencana menerapkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang kontroversial, yang secara eksplisit mengecualikan umat Islam.

Langkah ini diumumkan pada Senin (25/3/2024), menjelang pemilihan umum India, sementara Perdana Menteri, Narendra Modi, berusaha untuk memperpanjang masa jabatannya.

Undang-Undang Kewarganegaraan (Amandemen) bertujuan memberikan jalur cepat menuju kewarganegaraan bagi imigran dari Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan, asalkan mereka bukan Muslim.

Dilansir dari Associated Press, undang-undang ini memberikan kelonggaran bagi agama minoritas yang diduga menderita penindasan agama, termasuk Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi, dan Kristen.

Baca Juga: MenkoPolhukam Kunjungi Ponpes Krapyak Jogja, Ini yang dibahas

Keputusan ini telah memicu gelombang kritik dari berbagai pihak, termasuk partai-partai oposisi di India. Mereka menganggap RUU tersebut sebagai tindakan yang rasis terhadap sekitar 200 juta penduduk Muslim di India.

Kritik juga datang dari komunitas internasional, yang melihat langkah ini sebagai melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan.

Sebagai tanggapan terhadap kontroversi ini, pemerintah India menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut bertujuan untuk melindungi minoritas agama yang dianiaya di negara-negara tetangga India.

Mereka berargumen bahwa langkah ini diperlukan untuk memberikan perlindungan yang layak bagi komunitas-komunitas tersebut. Namun demikian, pro dan kontra atas Undang-Undang Kewarganegaraan ini tetap terus bergulir di India.

Baca Juga: Polri Antisipasi Aksi Terorisme Jelang Hari Raya Idul Fitri Pasca Serangan di Rusia

Masyarakat sipil, aktivis hak asasi manusia, dan kelompok-kelompok advokasi telah berunjuk rasa di berbagai kota di India, menentang langkah ini dan menyerukan untuk mempertahankan nilai-nilai pluralisme dan kesetaraan yang telah lama menjadi ciri khas India.

Sementara itu, pemerintah Modi terus menjalankan agenda politiknya dengan mengusulkan dan mempromosikan Undang-Undang tersebut, meskipun mendapat tentangan keras dari berbagai pihak.

Dalam beberapa bulan mendatang, akan terlihat bagaimana perdebatan ini akan berkembang dan bagaimana dampaknya terhadap politik dan masyarakat India secara keseluruhan.