INDOZONE.ID - Pemerintahan Biden pada Kamis menjatuhkan sanksi terhadap empat pria Israel yang dituduh terlibat dalam kekerasan pemukim di Tepi Barat, menandakan meningkatnya ketidaksenangan AS terhadap kebijakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Presiden Joe Biden mengeluarkan perintah eksekutif pada hari Kamis (1/2/2024) yang bertujuan untuk menghukum pemukim Israel di Tepi Barat yang diduduki, tempat Palestina membayangkan sebuah negara di masa depan.
Perintah tersebut menetapkan sistem untuk menjatuhkan sanksi keuangan dan pembatasan visa terhadap individu yang menyerang atau mengintimidasi warga Palestina atau menyita properti mereka, kata penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jake Sullivan dalam sebuah pernyataan.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Berkomitmen Menstabilkan Harga Sembako demi Kesejahteraan Masyarakat
“Tindakan hari ini bertujuan untuk meningkatkan perdamaian dan keamanan bagi Israel dan Palestina,” katanya.
Data PBB menunjukkan bahwa serangan harian pemukim meningkat lebih dari dua kali lipat dalam hampir empat bulan sejak militan Hamas Palestina pada 7 Oktober melakukan serangan terhadap Israel dan Israel membalas dengan serangan terhadap Jalur Gaza yang dikuasai Hamas.
Sanksi Departemen Luar Negeri membekukan aset keempat orang tersebut di AS dan secara umum melarang warga Amerika berurusan dengan mereka.
Pernyataan Departemen Luar Negeri mengatakan:
Baca Juga: Isi Lengkap Petisi Bulaksumur dari UGM yang Kritik Presiden dan Respons Jokowi
“Israel harus berbuat lebih banyak untuk menghentikan kekerasan terhadap warga sipil di Tepi Barat dan meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab,” kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dalam pernyataan terpisah.
Baca Juga: Elektabilitas Prabowo Gak Berubah, Ganjar Raih 30% dan Anies 24% Menurut Survei Terbaru Roy Morgan
“Amerika Serikat akan terus mengambil tindakan untuk memajukan tujuan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, termasuk kelangsungan solusi dua negara dan berkomitmen terhadap keselamatan, keamanan serta martabat Israel dan Palestina," sambungnya.
Biden dan pejabat senior AS lainnya telah berulang kali memperingatkan bahwa Israel harus bertindak untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat.
Biden telah mengangkat masalah ini secara langsung dengan Netanyahu, kata seorang pejabat senior, ketika Biden mencari jalan menuju solusi dua negara bagi Israel dan Palestina setelah konflik Gaza berakhir.
Baca Juga: Lebih dari Setahun, Bareskrim Akhirnya Limpahkan Kasus Korupsi Alkes RSUD Surabaya ke Kejagung
Netanyahu, yang memimpin koalisi sayap kanan-agama, menolak permintaan AS untuk mengembangkan rencana pasca-konflik di Gaza dan menyetujui perjanjian damai yang mempertimbangkan negara-negara Israel dan Palestina untuk hidup berdampingan.
Kantornya pada hari Kamis menanggapi langkah AS dengan mengatakan bahwa hal itu tidak diperlukan.
“Israel mengambil tindakan terhadap semua pelanggar hukum di mana pun, dan oleh karena itu tidak diperlukan tindakan yang tidak biasa dalam masalah ini,” katanya dalam sebuah pernyataan.
Baca Juga: Telan Anggaran Rp18 Miliar, Pembangunan Terminal Cikarang Tahap Pertama Belum Sesuai Ekspektasi!
Tepi Barat telah mengalami peningkatan kekerasan dalam beberapa bulan terakhir di tengah perluasan permukiman Yahudi dan kebuntuan upaya perdamaian yang disponsori AS selama hampir satu dekade.
Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, ketua partai sayap kanan Zionisme Keagamaan yang pro-pemukiman, menentang perintah Biden.
“Kampanye kekerasan pemukim adalah kebohongan antisemit yang disebarkan oleh musuh-musuh Israel dengan tujuan menjelek-jelekkan para pemukim dan perusahaan permukiman yang merintis dan untuk merugikan mereka sehingga mencoreng nama baik seluruh Negara Israel,” kata Smotrich.
Baca Juga: Viral Video Firli Bahuri Pulang Kampung hingga Masak-masak, Pengacara: Sudah Izin Penyidik
Pada bulan Desember, Amerika Serikat mulai memberlakukan larangan visa terhadap orang-orang yang terlibat dalam kekerasan di Tepi Barat yang diduduki Israel.
Sejak perang Timur Tengah tahun 1967, Israel telah menduduki Tepi Barat Sungai Yordan, yang diinginkan Palestina sebagai inti negara merdeka. Mereka telah membangun pemukiman Yahudi di sana yang dianggap ilegal oleh sebagian besar negara. Israel membantah hal ini dan mengutip hubungan historis dan alkitabiah dengan tanah tersebut.
Writer: Ananda Fachreza Lubis
Konten ini adalah kiriman dari Z Creators Indozone.Yuk bikin cerita dan konten serumu serta dapatkan berbagai reward menarik! Let's join Z Creators dengan klik di sini.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Reuters