Ilustrasi distribusi minyak di Moskow, Rusia. (REUTERS/Maxim Shemetov)
INDOZONE.ID - Rusia berencana mengirim kapal kedua yang membawa minyak ke Kuba, demikian diumumkan Menteri Energi Rusia Sergei Tsivilev pada Kamis (2/4/2026).
Langkah tersebut dilakukan saat negara Karibia itu berjuang di bawah blokade AS yang melumpuhkan.
Pengiriman kedua kali ini menyusul kapal tanker Rusia pertama yang membawa sekitar 700.000 barel minyak mentah tiba di terminal minyak Matanzas, Kuba, pada Selasa (30/3/2026).
Itu adalah pengiriman minyak signifikan pertama ke Kuba dalam sekitar tiga bulan.
Baca juga: NASA Siap Gelontorkan 20 Miliar Dolar Bangun Pangkalan di Bulan, Batal Bangun Stasiun Luar Angkasa
Tsivilev merujuk pada kapal pertama yang berhasil menembus blokade. "Kuba dalam blokade total; mereka terputus. Kapal siapa yang mengirim minyak? Kapal Rusia yang menerobos blokade," katanya.
"Kapal kedua sedang dimuat sekarang. Kami tidak akan meninggalkan Kuba sendirian dalam kesulitan," tegasnya.
Pemerintah Presiden Donald Trump memberlakukan blokade bahan bakar ke Kuba, namun memberikan pengecualian (waiver) untuk pengiriman pekan lalu atas alasan kemanusiaan.
Pemerintah AS menyatakan keputusan tersebut akan ditangani secara kasus per kasus.
Baca juga: UU Israel yang Permudah Vonis Mati Tahanan Palestina Disahkan, Indonesia Gusar!
Kuba telah mengalami berminggu-minggu pemadaman listrik, penjatahan bahan bakar, dan kekurangan pangan sejak pemerintahan Trump mengancam akan memberlakukan tarif pada negara mana pun yang menjual atau memasok minyak ke Kuba.
Blokade yang mulai berlaku setelah penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Januari lalu, dikecam oleh pejabat Kuba sebagai tindakan kejam.
Di ibu kota Havana, Kamis (2/4/2026), ratusan orang berkumpul dengan sepeda, sepeda motor, dan kendaraan roda tiga kecil untuk memprotes embargo AS.
Baca juga: Harga Migas Eropa Naik hingga 70%, Akibat Konflik Timur Tengah
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Al Jazeera