Gelombang Protes Iran Memanas, Media Pemerintah Klaim Lebih dari 3 Ribu Orang Tewas

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menghadiri sebuah seminar di Beirut, Lebanon, pada Jumat, 9 Januari 2026. (Reuters)

INDOZONE.ID - Media pemerintah Iran melaporkan sedikitnya 3.117 korban tewas sejak gelombang unjuk rasa meluas di berbagai wilayah negara tersebut pada akhir Desember lalu. 

Angka tersebut disampaikan oleh Yayasan Veteran dan Martir Iran, lembaga resmi yang menangani korban konflik dan keamanan, sebagaimana dikutip oleh televisi nasional pada Rabu (21/1).

Gelombang aksi protes besar-besaran di Iran ini awalnya dipicu oleh anjloknya nilai mata uang nasional yang berdampak langsung pada melonjaknya harga kebutuhan pokok. 

Baca juga: Iran Peringatkan Negara Timteng: Pangkalan AS Akan Diserang Jika Washington 'Ganggu' Teheran

Dalam waktu singkat, demonstrasi berkembang menjadi ekspresi kemarahan publik terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang semakin menekan kehidupan masyarakat.

Dalam pernyataannya, Yayasan Veteran dan Martir menyebut 2.427 korban, termasuk anggota pasukan keamanan, dikategorikan sebagai “martir” berdasarkan hukum Islam. 

Pemerintah Iran menggambarkan mereka sebagai warga tidak bersalah yang tewas akibat kerusuhan yang disebut sebagai insiden terorisme.

Pemerintah Iran: Protes Dipicu Campur Tangan Asing

Otoritas Teheran menegaskan bahwa demonstrasi tersebut bukan sekadar protes sipil, melainkan bagian dari upaya destabilisasi yang didorong oleh kekuatan asing, khususnya Amerika Serikat. 

Narasi ini terus dikedepankan seiring meningkatnya tekanan internasional terhadap tindakan keras pemerintah Iran dalam merespons gelombang protes.

Ketegangan kian meningkat setelah Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengeluarkan peringatan keras kepada Washington. 

Baca juga: Khamenei Sebut Donald Trump Dalang di Balik Kerusuhan di Iran

Ia menyatakan Iran akan “membalas dengan seluruh kemampuan yang dimiliki” apabila kembali menjadi sasaran serangan atau tekanan militer.

Pernyataan tersebut muncul di tengah laporan luas tentang penggunaan kekuatan mematikan oleh aparat keamanan. 

Sejumlah kelompok advokasi menyebut demonstran yang menuntut perubahan justru menghadapi respons represif, termasuk penembakan langsung di lokasi unjuk rasa.