Gedung Putih AS Usulkan Pemangkasan Dana Besar untuk Investigasi Kejahatan Perang Global

Petugas penyelamat membersihkan puing-puing dari sebuah gedung tempat tinggal yang hancur akibat serangan Rusia di Kyiv, Ukraina, pada 23 Juni 2025. (New York Post)

INDOZONE.ID - Pemerintah Amerika Serikat tengah menuai sorotan usai muncul usulan dari Gedung Putih untuk memangkas dana yang selama ini digunakan dalam investigasi kejahatan perang di berbagai negara.

Rencana ini menimbulkan kekhawatiran luas karena menyangkut hampir dua puluh program penting yang mendukung akuntabilitas kejahatan perang, termasuk di Ukraina, Myanmar, dan Suriah.

Menurut tiga sumber dari pemerintahan AS dan dokumen internal yang diperoleh Reuters, usulan pemotongan anggaran kejahatan perang AS datang dari Kantor Manajemen dan Anggaran (Office of Management and Budget/OMB) pada Rabu, 25 Juni 2025.

Baca juga: Pertemuan Bersejarah Prabowo dan Joe Biden di Gedung Putih

Meski belum menjadi keputusan akhir, rekomendasi ini mengindikasikan pemangkasan dana kejahatan perang sebagai bagian dari perubahan kebijakan luar negeri AS.

Langkah ini memberi kesempatan bagi Departemen Luar Negeri untuk mengajukan banding dan menyampaikan program mana yang dinilai layak dipertahankan. 

Namun, sumber internal menyebut peluang Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio untuk menyelamatkan sebagian besar program ini sangat kecil. 

Baca juga: Biden Ucapkan Selamat kepada Trump dan Ajak Bertemu di Gedung Putih

Padahal, beberapa program tersebut sebelumnya ia dukung saat masih menjabat sebagai senator.

- Global Rights Compliance, yang berperan dalam pengumpulan bukti kekejaman perang di Ukraina, seperti penyiksaan dan kekerasan seksual.

- Legal Action Worldwide, yang memberikan bantuan hukum kepada pihak lokal dalam menuntut pelaku kejahatan perang asal Rusia.

Para pengelola program belum memberikan komentar atas kabar ini. Namun, dalam email internal Departemen Luar Negeri, biro-biro yang ingin mempertahankan program diminta memberikan justifikasi maksimal hingga 11 Juli.

Dana kejahatan perang global dipangkas AS di saat berbagai negara masih membutuhkan dukungan internasional untuk mengungkap pelanggaran HAM yang serius. 

Salah satunya adalah Ukraina, yang sejak invasi Rusia pada Februari 2022, telah membuka lebih dari 140.000 kasus kejahatan perang.