3 Hal Penting yang Kamu Harus Tau Soal Aturan Barang Kiriman dari Luar Negeri

Ilustrasi aturan barang kiriman dari luar negeri.

INDOZONE.ID - Bea Cukai mencatat 90 persen barang kiriman luar negeri di tahun 2024 berasal dari penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) atau e-commerce.

Untuk mengatur hal ini, pemerintah menerbitkan aturan tentang ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor dan ekspor barang kiriman melalui PMK 96 Tahun 2023 jo. PMK 111 Tahun 2023.

Aturan tersebut mengatur regulasi tentang pengiriman barang dari luar negeri. Berikut tiga hal penting tentang aturan barang kiriman dari luar negeri yang harus kamu tau.

1.    Peran Bea Cukai dalam Pelayanan dan Pengawasan Barang Kiriman

Sebagai instansi pemerintah yang mengemban tugas dan fungsi sebagai community protector dan revenue collector, Bea Cukai perlu memastikan pemasukan barang kiriman dari luar negeri, yang merupakan barang impor dan terutang bea masuk, telah memenuhi peraturan perundang-undangan.

Hal itu dilakukan melalui pemeriksaan pabean yang selektif, dengan mempertimbangkan risiko yang melekat pada barang dan importir.

Baca Juga: Sudah Berlaku, Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta Batasi 5 Barang Penumpang dari Luar Negeri

Selain itu, pelayanan dan pengawasan barang kiriman luar negeri, menjadi upaya instansi ini dalam mencegah beredarnya barang berbahaya dari luar negeri dan melindungi industri dalam negeri.

"Pengenaan bea masuk terhadap barang kiriman tidak sekedar terkait penerimaan negara, lebih penting lagi merupakan instrumen fiskal untuk mengendalikan barang impor dalam rangka melindungi industri dalam negeri, termasuk UMKM," kata Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo.

2.    Jenis Barang Kiriman dari Luar Negeri

Berdasarkan PMK Nomor 96 Tahun 2023 jo. PMK 111 Tahun 2023, barang kiriman merupakan barang yang dikirim melalui penyelenggara pos, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos.

Aturan ini pun membedakan barang kiriman menjadi dua jenis, yaitu barang hasil perdagangan dan selain hasil perdagangan.

"Barang kiriman dapat diklasifikasikan sebagai hasil perdagangan jika barang tersebut adalah hasil transaksi perdagangan melalui PPMSE, penerima barang atau pengirim barang merupakan badan usaha, dan terdapat bukti transaksi berupa invoice atau dokumen sejenis lainnya," Budi menjelaskan.

"Jika barang kiriman memenuhi salah satu kriteria tersebut maka dapat diidentifikasi sebagai barang hasil perdagangan,” lanjutnya.

Ilustrasi aturan barang kiriman dari luar negeri.

Kendati terbagi menjadi dua jenis, tidak ada perbedaan terkait perlakuan pengenaan bea masuk dan pajak antara keduanya.

Hal yang membedakan adalah konsekuensi sanksi denda jika terdapat kesalahan pemberitahuan nilai pabean (harga barang) atas barang hasil transaksi perdagangan.

Hal ini dikarenakan pemberitahuan data barang kiriman hasil perdagangan disampaikan secara mandiri (self-assessment), sehingga konsekuensi jika melakukan kesalahan adalah dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

"Sanksi administrasi ini dapat diantisipasi dengan mengisi data yang sebenar-benarnya. Selain itu, importir juga harus proaktif mengecek posisi barang kiriman ketika sudah sampai di Indonesia," kata Budi.

"Importir dapat mengonfirmasi kebenaran data nilai, uraian, dan jumlah barang kepada penyelenggara pos, sebelum penyelenggara pos mengirimkan pemberitahuan pabean berupa consignment note (CN) ke Bea Cukai," tambahnya.

3.    Pemeriksaan Fisik Barang Kiriman dari Luar Negeri

Pemeriksaan fisik terhadap barang kiriman dilakukan berdasarkan manajemen risiko (parameter tertentu), artinya tidak semua barang diperiksa fisiknya.

Dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik, pihak yang menyiapkan barang untuk diperiksa, membuka kemasan, dan mengemas kembali barang tersebut adalah penyelenggara pos.

Bea Cukai hanya melakukan pemeriksaan fisik dengan mengecek kesesuaian jenis, jumlah, dan spesifikasi antara fisik barang dan data yang diberitahukan.

Baca Juga: Resmi! Pemerintah Cabut Aturan Batasan Barang Bawaan dari Luar Negeri

"Perlu dipahami bahwa Bea Cukai memang memiliki kewenangan memeriksa barang impor, dalam rangka pengawasan terhadap masuknya barang yang dilarang ataupun dibatasi impornya, misalnya narkotika.

"Namun, tidak semua barang diperiksa fisiknya. Dalam hal terjadi kerusakan, importir/penerima barang disarankan berkoordinasi dengan penyelenggara pos agar dilakukan penelusuran penyebab kerusakan tersebut," jelas Budi.

Ia pun berharap ketentuan barang kiriman yang tercantum dalam PMK 96 Tahun 2023 jo. PMK 111 Tahun 2023 dapat dipahami masyarakat dan dilaksanakan sebaik-baiknya, sehingga arus barang kiriman dapat berjalan baik dan terhindar dari sanksi administrasi yang timbul.

Bea Cukai juga telah menyediakan saluran komunikasi resmi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh informasi seputar barang kiriman dari luar negeri.

Kamu bisa menggunakan layanan telepon pada nomor 1500225, layanan email pada [email protected], serta layanan media sosial pada fanspage www.facebook.com/beacukaiRI, www.facebook.com/bravobeacukai, Twitter @BeaCukaiRI, Twitter @BravoBeaCukai, dan Instagram @BeaCukaiRI.