Sri Mulyani: PPN Tidak Naik, Presiden Prabowo Tegaskan Kebijakan Pajak Tetap Berpihak pada Rakyat

   - Kendaraan bermotor mewah.  

Penyesuaian ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 15 Tahun 2023 dan PMK No. 42 Tahun 2022.  

Baca Juga: Momen Sri Mulyani Antar Jokowi dan Iriana Kembali ke Solo Usai Purna Tugas sebagai Presiden dan Ibu Negara

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, menegaskan kebijakan pemerintah bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak mengalami kenaikan.

Pajak Sebagai Instrumen Keadilan

Sri Mulyani menegaskan bahwa kebijakan pajak, termasuk APBN, merupakan instrumen untuk mewujudkan keadilan dan gotong royong dalam masyarakat.

Dengan pendekatan ini, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan ekonomi dan mendukung rakyat kecil, sambil memastikan kontribusi lebih besar dari kelompok yang mampu.  

“Pajak dan APBN adalah instrumen untuk mewujudkan keadilan dan gotong royong, menjaga masyarakat dan perekonomian, dan harus berpihak pada rakyat,” tulis Sri Mulyani dalam unggahannya.  

Selain menutup Kas APBN 2024, Presiden Prabowo juga meluncurkan Core Tax System, sebuah sistem perpajakan modern yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak di Indonesia.

Sistem ini diharapkan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus mendukung penerimaan negara secara optimal.  

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Haru dan Bangga atas Pencapaian Basuki Hadimuljono di IKN

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, menegaskan kebijakan pemerintah bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak mengalami kenaikan.

Menutup unggahannya, Sri Mulyani menyampaikan ucapan Selamat Tahun Baru 2025 dan harapan agar semangat membangun Indonesia yang adil dan sejahtera tetap terjaga.  

"Terus semangat membangun Indonesia maju, adil, sejahtera," tulisnya.  

Kebijakan yang menegaskan PPN tidak naik ini memberikan kepastian bagi masyarakat bahwa pemerintah tetap berpihak pada kesejahteraan rakyat.