BREAKING NEWS
|
SELASA, 17/06/2025
|
"Jember sedang berpesta, Jember sedang bersenang-senang dengan biaya cukup tinggi. Rp 80 miliar lebih. Itu adalah biaya Pilkada dalam rangka menegakkan konstitusi di negeri yang kita cintai ini," sambungnya.
Menurut Hendy, tiga hal tersebut adalah pengingat bagi jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di bawahnya.
Hendy juga meminta kepada jajaran OPD, untuk merealisasikan hak masyarakat.
"Pertama, insentif guru ngaji dan bansos. Itu kita tahan dulu, karena sudah ada surat edaran dari Pak Wakil Menteri Dalam Negeri sampai tanggal 27 November. Nanti setelah 27 November, Insyaallah tanggal 28 segera kita realisasikan karena itu hak rakyat," katanya.
"Kalau hak masyarakat ini tertunda dan tidak diberikan, untuk apa jadi bupati. Kami ingin melayani masyarakat," imbuhnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Liputan
News 
Arena 
Z Campus 
Hiling 
Ekobiz 
Otogaz 
Tekingame 
Spotlight 
Lifestyle 
Fadami 
