Respon Dugaan Persekusi dan Upaya Intimidasi Penyelenggara Pilkada, Komisioner KPU-Bawaslu: Tetap Bekerja Sesuai Undang-Undang

Dari aksi unras itu, sayangnya sampai terjadi kericuhan dan ratusan massa aksi merobohkan pagar depan Kantor Bawaslu Jember.

INDOZONE.ID - Sikapi soal aksi unjuk rasa (unras) ratusan massa aksi yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Pemilu Jurdil (AMP2J) di Kantor Bawaslu Jember, Rabu (13/11/2024) lalu. Sampai merusak fasilitas negara yakni pagar depan kantor Bawaslu Jember.

Juga dugaan persekusi yang dialami seorang Pengawas TPS di Kecamatan Tanggul, Senin malam (18/11/2024) kemarin. Mendapat respon dari Komisioner Bawaslu Jawa Timur dan Komisioner KPU Jember.

Kordiv Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Dwi Endah Prasetyowati, menyayangkan terjadinya sejumlah kejadian tersebut.

Menurut Endah, penyelenggara pemilihan (pilkada) selalu berikhtiar dan berusaha untuk menjalankan amanah undang-undang.

Baca Juga: Gelar Kampanye Akbar, Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare ANH-TQ Hadirkan Pasha Ungu dan Samsons

"Sesuai dengan undang-undang dan peraturan Yang mengatur pemilu maupun perkara ini Dalam tugas-tugas kami sebagai penyelenggara," kata Endah saat dikonfirmasi disela kunjungannya di Kantor Bawaslu Jember, Jumat (22/11/2024).

Terkait sejumlah peristiwa yang terjadi jelang Pilkada 27 November 2024 besok, menurut Endah, merupakan bagian dari sebuah resiko pekerjaan.

"Kalau dugaan namanya dugaan, kan masih belum pasti. Masih diduga berarti harus ada mekanisme atau proses yang selanjutnya. Penyelenggara itu di mana-mana ada tiga, KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan, DKPP Kalaupun penyelenggara itu diduga, diopinikan masyarakat Itu sudah resiko," ujarnya.

"Tapi kami akan tetap dan melakukan tugas-tugas dan wewenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena kami adalah pelaksana undang-undang sebagai penyelenggara," imbuhnya.

Baca Juga: Polres Parepare Kerahkan 199 Personel Amankan 198 TPS Pilwalkot 2024

Lebih lanjut soal kejadian yang berdampak pada pengrusakan fasilitas negara, serta dugaan intimidasi yang diantaranya terjadi persekusi.

"Sebetulnya kami ini menyayangkan karena minimnya keamanan sampai terjadinya pengerusakan fasilitas yang ada di kantor kami. Kami berharap peristiwa ini tidak terjadi lagi, pengerusakan tersebut," ucapnya.

"Tidak hanya masyarakat yang butuh keamanan, tapi penyelenggara juga. Kami berharap dari pihak kepolisian bisa memperhatikan dan mempertimbangkan peristiwa yang kemarin menjadi evaluasi kita bersama. Ayo kita jaga bareng-bareng juga proses demokrasi ini," sambungnya.