Dakwaan Dinilai Kedaluwarsa, Rafael Alun Minta Dibebaskan dan Aset Dikembalikan

Rafael Alun Trisambodo meminta dibebaskan dan asetnya yang disita dikembalikan karena menilai tuntutan JPU kedaluwarsa.
INDOZONE.ID - Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DPJ) Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, meminta dibebaskan dari seluruh dakwaan.

Dia juga meminta hakim untuk mengembalikan seluruh aset yang disita selama proses penyidikan.

Hal tersebut disampaikan pihak kuasa hukum Rafael Alun, saat menyampaikan nota keberatan alias eksepsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (6/9/2023).

Penasihat hukum Rafael Alun meminta majelis hakim mengabulkan nota keberatan kliennya.

"Menerima dan mengabulkan nota keberatan atas nama saudara Rafael Alun Trisambodo untuk seluruhnya," kata salah satu penasihat hukum Rafael Alun.

Baca Juga: Rafael Alun Ajukan Eksepsi atas Dakwaan Gratifikasi dan TPPU

Penasihat hukum juga meminta tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya dinyatakan gugur. Pihak Rafael Alun menilai tuntutan tersebut telah kedaluwarsa.

"Menyatakan penuntutan dari penuntut umum terhadap Perkara Pidana Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.JKT.PST., gugur karena kedaluwarsa," kata penasihat hukum.

Lebih lanjut, pihak Rafael Alun meminta majelis hakim menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima. Kemudian, meminta berkas penuntutan terdakwa dikembalikan kepada JPU.

"Menyatakan berbagai tindakan lanjutan penyidikan, yaitu berbagai upaya paksa yang telah dilakukan juga harus dinyatakan tidak sah, baik itu penahanan maupun penyitaan," sambung penasihat hukum.

Selain lima poin tersebut, penasihat hukum turut meminta aset yang disita dikembalikan kepada Rafael Alun.

Baca Juga: Rafael Alun Didakwa Terima Gratifikasi Rp16,6 Miliar

"Menyatakan untuk melepaskan beban di atasnya terhadap barang yang dikenakan beban sebagai akibat dilakukannya upaya paksa serta selanjutnya mengembalikan barang tersebut kepada terdakwa dan atau pihak ketiga," imbuhnya.

Seterusnya, dimintakan pula kepada majelis hakim untuk Rafael Alun dibebaskan dari segala dakwaan JPU KPK dan melepaskan yang bersangkutan dari tahanan.

"Memulihkan saudara terdakwa Rafael Alun Trisambodo dalam harkat dan martabatnya; dan membebankan biaya perkara kepada negara," ucap penasihat hukum melengkapi sepuluh poin petitum dari nota keberatan yang disampaikan.

Merespons nota keberatan tersebut, Hakim Ketua Suparman Nyompa memerintahkan JPU KPK mengajukan tanggapan dalam kurun waktu satu pekan. Dengan demikian, sidang dilanjutkan pada Rabu (13/9).

"Itu ya, keberatan dari penasihat hukum terdakwa. Kemudian, selanjutnya giliran dari penuntut umum mengajukan tanggapan. Diberikan waktu satu minggu, yaitu hari Rabu tanggal 13 September," kata Suparman.

Sebelumnya Rafael Alun didakwa melakukan gratifikasi senilai Rp16,6 miliar dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp100 miliar.