Pimpinan DPR: Indonesia Seharusnya Sudah Lama Berdaulat Pangan

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. (Instagram/cakiminow)

Kesejahteraan petani menjadi persoalan serius bangsa ini. Rata-rata petani di Indonesia masih hidup jauh dari kata sejahtera. Padahal, negeri ini memiliki segalanya di bidang pertanian.

Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar, pembangunan pertanian harus menjadi program prioritas pemerintah. Hal ini ditekankanya karena kesejahteraan petani di Indonesia masih jauh dari kata sejahtera

“Indonesia seharusnya sudah lama berdaulat karena semua prasyarat kedaulatan pangan kita miliki, seperti luasan wilayah, infrastruktur pendukung, dan sumber daya manusianya,”  kata pria yang akrab disapa Gus Muhaimin, Jumat (24/9/2021).

Dikatakannya, selama ini pembangunan pertanian selalu menjadi program prioritas setiap rezim pemerintahan. Sayang, surplus pangan tidak selalu sejalan dengan peningkatan pendapatan para petani.

“Pendapatan rumah tangga tani selalu berada di bawah sehingga para generasi muda emoh (tidak mau) lanjutkan pekerjaan orang tuanya dan beralih ke sektor lainnya,” tutur.

Mengacu pada hasil Sensus Penduduk 2020 yang baru, saat ini jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,20 juta jiwa atau bertambah 32,56 dibanding sensus sebelumnya. Sebagai negara berpenduduk besar, kata Gus Muhaimin, seharusnya bangsa ini mampu menjawab persoalan mendasar yaitu pangan.

Dikatakan Gus Muhaimin, saat pandemi seperti ini, terdapat tiga krisis yang saling bertemu, yakni krisis ekologis, ekonomi, dan krisis kesehatan.

Krisis pertama ditandai banyaknya bencana ekologis maupun hidrometeorologi yang terjadi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Krisis kedua adalah memerosotkan ekonomi di semua sektor karena dampak pandemi Covid-19 yang terjadi.

“Krisis ekonomi telah menyebabkan hilangnya kesempatan kerja dan pemutusan hubungan kerja,” urainya.

Mengacu data Kementerian Ketenagaakerjaan, terdapat 2,4 juta pemutusan hubungan kerja sepanjang 2020 sedangkan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) menyatakan terdapat 15 juta UMKM yang gulung tikar.

Sedangkan krisis ketiga adalah krisis kesehatan, Covid 19. Menurut Gus Muhaimin, pandemi Covid-19 membuka mata semua orang akan kurangnya rasio fasilitas dan sumber daya kesehatan dalam pelayanan masyarakat.

“Sampai saat ini, 3 krisis ini belum memperlihatkan tanda membaik. Krisis ekologis, sosial dan ekonomi yang terjadi saat ini memunculkan pertanyaan besar, kemana arah pembangunan kita di masa depan? Perubahan positif dan progresif harus segera dilakukan. Bagaimana menciptakan ekonomi hijau baru, transisi energi dan pembangunan yang rendah karbon, serta mengejar kemakmuran bukan dengan pertumbuhan namun dengan distribusi keadilan,” urainya.

Menurutnya, restrukturisasi ekonomi secara radikal harus dilakukan, kembali kepada basis ekonomi pertanian, basis masyarakat agraris yang maju. Ada tiga isu penting ketika membicarakan isu pertanian, Pertama reforma agraria.

“Kita tidak bisa pungkiri bahwa reforma agraria saat ini cenderung mendukung gerakan populisme kanan, bukan gerakan solidaritas progresif untuk keadilan sosial dan keadilan ekonomi,“ tuturnya.

Reforma agraria berarti mengubah struktur penguasaan dan pemilikan sumber-sumber agraria yang tidak adil menjadi adil, bukan sekadar sertifikasi lahan.

BACA JUGA: Sebanyak 8 Orang Nekat Demo di Depan Istana Negara, Berujung Diamankan

Kedua, pertanian yang berkelanjutan yang bertujuan mengurangi angka kemiskinan, rawan pangan dan kekurangan gizi. Pertanian dapat membantu mengurangi sisa kemiskinan perdesaan, jika petani kecil menjadi pemasok langsung di pasar pangan modern, membangun agropolitan untuk keseimbangan antar kawasan. Pembangunan pertanian membutuhkan kemajemukan dalam pendekatan dan intervensi, sehingga masing-masing daerah membangun sesuai karakteristik daerahnya.

“Ketiga, perdagangan berkelanjutan sebuah isu yang belum banyak berkembang di Indonesia. Perdagangan berkelanjutan terjadi ketika pertukaran barang dan jasa komersial menghasilkan manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pembangunan berkelanjutan, yaitu penciptaan nilai ekonomi, pengurangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dan aset, pelestarian dan penggunaan kembali sumber daya lingkungan,” tutupnya.

Artikel Menarik Lainnya:

• Kronologi Penangkapan Oknum ASN yang Diduga Pemasok Senjata Api ke Teroris KKB Papua
• Atasi Banjir, Pemprov DKI Anggarkan Rp1 Triliun untuk Normalisasi Sungai & Waduk
• Saran AHY kepada Pemerintah untuk Atasi Konflik Papua