Puan Minta Komunikasi Publik Pemerintah soal Pandemi Covid-19 Diperbaiki

Ketua DPR RI Puan Maharani (ANTARA/HO-DPR RI)

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti komunikasi publik jajaran pemerintah kepada kepada masyarakat selama penanggulangan pandemi Covid-19 terutama di masa PPKM darurat.

Apalagi, tutur Puan, Presiden Joko Widodo (Jokowi)  sampai menegur kepada jajarannya agar memperbaiki komunikasi publik untuk diminta benar-benar dijalankan dan jadi kenyataan.

“Perbaiki komunikasi publik, termasuk kejelasan siapa yang pegang komando komunikasi ini, terutama terkait dengan keputusan pemerintah,” kata Puan, Senin (19/7/2021).

Baca Juga: Puan Minta Pemerintah Segera Sampaikan Evaluasi PPKM Darurat Sebelum Diperpanjang

Dia menekankan, agar jajaran pemerintah dalam menyampaikan isi pesan dan cara penyampaiannya pun harus jelas, tepat, dan tidak punya celah distorsi sekecil apa pun. Semua upaya untuk sosialisasi, edukasi, dan persuasi, lanjut Puan, harus terus dan makin diintensifkan.

“Terutama untuk menyampaikan program pemerintah ke depan, mulai dari bagaimana turunan program hingga pelaksanaannya, serta manfaatnya yang jelas bagi publik,” tegas dia.

Di sisi lain, Mantan Menko PMK itu menyayangkan ini ruang publik belakangan ini justru diramaikan oleh polemik yang kontraproduktif bagi penanggulangan pandemi Covid-19. Terlebih lagi, sejumlah polemik malah dipicu oleh pernyataan pejabat negara.

“Harusnya ruang publik kita lebih banyak diisi oleh informasi-informasi yang bermanfaat buat masyarakat yang sedang isoman, yang sedang mencari tempat perawatan, obat-obatan, dan oksigen. Bukan justru diisi riuh yang bikin keruh,” beber Puan.

Padahal, lanjut Puan, komunikasi publik pemerintah merupakan salah satu kunci penting dalam pelaksanaan PPKM Darurat dan penentuan hasil kebijakan itu.

“Jangan malah mengeluarkan pernyataan yang membuat bingung rakyat dan memperkeruh situasi,” jelas Puan.

Ia meminta pemerintah melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam mensosialisasikan program penanganan pandemi. 

Tak cukup di tingkat nasional, pelibatan tokoh masyarakat dan pemuka agama ini juga harus sampai di lingkup masyarakat terkecil, di daerah, di akar rumput, dan perkampungan-perkampungan.

“Kepastian dan kepercayaan kepada otoritas adalah dua hal yang sekarang semakin penting dan sangat dibutuhkan rakyat. Tumbuhkan dukungan rakyat dengan menjadi otoritas yang bisa dipercaya. Kalau rakyat percaya, program pemerintah akan otomatis diikuti,” imbuh Puan.

Puan mengatakan, tidak bisa membayangkan jika ruang publik kita terus diisi oleh polemik yang kontraproduktif selama masa-masa darurat ini. Oleh karenanya, dia meminta semua pihak menahan diri dan mengedepankan komunikasi yang simpatik.

Garis komando dalam komunikasi publik pemerintah, tegas dia, harus pula diimbangi dengan kesinambungan dalam cara aparat dan jajaran pemerintah di lapangan saat menjalankannya.

“Yang di lapangan juga harus penuh persuasi. Jangan sampai yang di atas memicu polemik dan di lapangan tidak simpatik saat melaksanakan tugasnya,” ungkapnya.

Di sisi lain ia menyadari bahwa efek pandemi seperti kelelahan juga tidak sepenuhnya bisa dihindari oleh jajaran pemerintah dan aparaturnya. Namun, ini adalah tugas bersama untuk kebaikan seluruh rakyat Indonesia.

“Marilah kita semua sama-sama menahan diri untuk tidak memantik polemik yang tidak berfaedah,” tandasnya.

Artikel Menarik Lainnya:

• Kebakaran di Gedung BPOM Berhasil Dijinakkan, Kerugian Sekitar Rp600 Juta

• Horor! Bikin Video Uji Nyali di Gedung Kosong, Pria Ini Tak Sadar Diikuti Bayangan Hitam

• Mengerikan! Mobil Panther Ringsek Tabrak Truk Tronton di Tuban, 3 Orang Tewas & 4 Terluka