Covid-19 Tembus 1 Juta Kasus, PKS Nilai Pemerintah Berantakan Tangani Pandemi

Netty Prasetiyani (Foto: Instagram/@netty_heryawan)

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai penanganan pandemi virus corona atau Covid-19 oleh pemerintah masih berantakan. Kondisi ini pun membuat kasus Covid-19 di Indonesia menyentuh angka 1 juta kasus.

"Dari hulu ke hilir penanganan Covid-19 oleh pemerintah masih berantakan,” kata Netty kepada wartawan, Rabu (27/1/2021).

Menurut Netty, sejumlah persoalan masih menjadi pekerjaan rumah di lapangan. Mulai dari testing, tracing dan treatment yang rendah hingga belum merata. Kemudian protokol kesehatan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan yang dianggap longgar.

“Kekurangan ruang isolasi dan nakes, realisasi insentif nakes yang belum 100 persen, sengkarut data vaksinasi, hingga buruknya komunikasi publik,” tuturnya.

BACA JUGA: Kasus Covid-19 di Indonesia Tembus 1 Juta, Menkes: Ini Saatnya Kita untuk Berduka

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI ini pun mempertanyakan klaim pemerintah yang mampu mengendalikan krisis pandemi dan ekonomi dengan baik. Menurutnya, asumsi ini patut dipertanyakan dimana letak keberhasilannya.

“Dimana letak keberhasilannya? Apa ukuran dan indikatornya? Sementara kasus Covid-19 di Indonesia kembali pecah rekor dan menjadi yang tertinggi di seluruh Asia Tenggara,"tutur dia.

"Angka positivity rate Covid-19 Indonesia mencapai persentase 33,24%, yang artinya lebih dari enam kali lipat dari angka 5 persen ambang batas minimal positivity rate yang ditetapkan oleh standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)" tambah Netty.

Sementara, dari sisi ekonomi, menurutnya sudah masuk jurang resesi pada kuartal III-2020. Realisasi laju perekonomian minus 3,49 persen, di mana sebelumnya sempat terperosok ke angka 5,32 persen.

Lebih jauh, dia mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 ini adalah masalah serius yang penerapan kebijakannya harus tegas, konsisten dan tidak tebang pilih.

"Masuknya WN China di tengah kebijakan penutupan akses oleh pemerintah hingga 8 Februari tentu membuat  kita kaget dan tidak habis pikir. Apapun alasan pengecualiannya, kejadian tersebut berpotensi menjadi preseden buruk pemerintah di mata publik,” tandasnya.

Artikel Menarik Lainnya:

• James Arthur Kojongian Dinonaktifkan Golkar, Takut Marwah dan Wibawa Golkar Jadi Rusak
• Polisi 'Sentil' Para Pembuat Ujaran Kebencian, Ingatkan untuk Hati-hati
• Arena Futsal di Tangerang yang Langgar Aturan PPKM Bisa Disegel Satpol PP