Kebijakan Mas Menteri Nadiem Hapus UN Sejalan dengan Kurikulum K-13

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim. (Antara/Fakhri Hermansyah)

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mendukung kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim yang menghapus Ujian Nasional (UN) pada 2021 mendatang.

Menurutnya, kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim sejalan dengan apa yang diharapkan sejumlah pihak. Selama ini, pelaksanaan ujian nasional dinilai tak konsisten dengan Kurikulum K-13 yang menekankan cara berpikir dan logika. 

"Selama ini UN lebih banyak hafalan. Padahal yang kita perlukan adalah mendidik anak-anak kita untuk mempunyai skill, seperti kemampuan literasi dan numerasi," kata Hetifah ketika dihubungi, Rabu (11/12).

Menurutnya, UN selama ini menjadi salah satu alasan mengapa nilai Program Asesmen Siswa Standar Internasional (PISA) Indonesia menjadi rendah. Hal ini disebabkan fokus dan penekanannya salah. 

Namun, Hetifah menilai pengimplementasian kebijakan Nadiem menghapus UN bukan perihal mudah. Dalam masa transisi sistem tersebut, Pemerintah daerah (pemda), sekolah, guru, siswa, dan orang tua murid harus mendapatkan sosialisasi dan pendampingan yang serius dari pemerintah pusat. 

"Masih ada waktu dua tahun. Maksimalkan terutama untuk menyampaikan ke para guru bagaimana metode mengajar yang baik untuk melatih skill-skill yang akan diujikan," tegasnya.

Politisi Partai Golkar ini menyarankan Kemendikbud harus benar-benar mempelajari praktik pendidikan dari negara-negara lainnya. China dinilai biasa menjadi tolok ukur.

"China berhasil mencapai posisi pertama dalam pencapaian PISA, padahal jumlah siswanya sangat besar. Patut dipelajari lebih dalam bagaimana mereka melakukannya," katanya.

Artikel Menarik Lainnya:

• Indonesia Diprediksi Jadi Surga Belanja Online!
• Putusan MK Gagalkan Politisi Muda Maju Pilkada
• Perludem Desak KPU Revisi Syarat Pencalonan Kepala Daerah