Gerak Cepat Bikin Destinasi Wisata Unggulan Selain Bali

Pemandangan ciamik Labuan Bajo (Kemenpar)

Selama hampir periode bulan Agustus dan September, Presiden Joko Widodo, bolak-balik menengok proyek destinasi pariwisata prioritas yang ingin dibangun era-nya di empat provinsi.

Langkah tersebut, sebagai cara Joko Widodo, mempercepat menarik 20 juta wisatawan asing ke dalam negeri. Indonesia saat ini masih kalah di bandingkan Thailand, dalam mendatangkan turis, padahal Indonesia memiliki banyak destinasi ciamik selain Bali.

Jokowi memerintahkan percepatan pembangunan destinasi setara Bali terutama untuk Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat dan Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur yang disebutnya sebagai destinasi super prioritas.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, Pemerintah menargetkan kunjungan Wisman pada tahun 2019 sebanyak 17,5 juta orang, dan pergerakan wisatawan nusantara sebanyak 308 juta perjalanan serta target penerimaan devisa sebesar US$20 juta dollar.

Sedangkan pada tahun 2020, target kunjungan Wisman sebanyak 18,5 juta orang, dan pergerakan wisatawan nusantara sebanyak 310 juta perjalanan serta target penerimaan devisa adalah sebesar US$21 juta.

Paling tidak, mengejar target tersebut, dua kementerian, yaitu Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2019-2020 menggelontorkan anggaran sebesar Rp4,6 triliun untuk mengembangkan Kawasan Pariwisata Super Prioritas di tanah air.

Anggaran sebesar Rp4,6 triliun itu terdiri dari anggaran Kemenhub sebesar Rp2,9 triliun, dan anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp1,7 triliun.

Anggaran di Kementerian Perhubungan, difokuskan untuk pemberian layanan subsidi operasional angkutan antarmoda dan angkutan penyeberangan, pengadaan fasilitas perlengkapan keselamatan jalan, pembangunan dermaga danau pada kawasan pariwisata dan Pembangunan kapal Ro-Ro dan Bus Air.

Lalu, pembangunan jalur KA menuju kawasan pariwisata, reaktivasi jalur kereta pariwisata, dan Konektivitas jaringan kereta api dan menuju ke Bandara.

Selain itu, perpanjangan dermaga dan pengerukan kedalaman alur agar kapal cruise dapat bersandar dan pemberlakuan terminal pelabuhan laut pada destinasi pariwisata, yang tidak  tidak bercampur dengan terminal angkutan barang. Sedangkan untuk Transportasi Udara.

Tidak ketinggalan, melakukan perpanjangan runway dan apron untuk dapat didarati pesawat narrow body (sekelas B-737), membuka jalur penerbangan internasional dan peningkatan konektivitas rute dari dan menuju ke lokasi pariwisata.

Sedangkan, dalam kesediaan infrastruktur difokuskan pada peningkatkan konektivitas, sumber daya air, perumahan dan permukiman kawasan pariwisata.

"Sektor pariwisata diharapkan menjadi sektor andalan untuk mendatangkan devisa, membuka lapangan kerja serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal,” tegas Basuki.

Bukan hanya di 2019, tetapi anggaran gede juga bakal digelontorkan pada 2020. Paling tidak, Kementerian Perhubungan mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp441,5 miliar untuk membangun infrastruktur transportasi di destinasi wisata prioritas.

Tambahan anggaran sebesar Rp441,5 miliar tersebut dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur transportasi di 5 (lima) destinasi wisata super prioritas yaitu Danau Toba dengan total anggaran Rp 109,2 Milyar, Labuan Bajo sebesar Rp 207,6 Miliar, dan Destinasi Mandalika sebesar Rp26,5 Miliar. Kemudian, untuk destinasi wisata unggulan yaitu di Likupang sebesar Rp40 Miliar.

Lalu, untuk 6 (enam) destinasi wisata prioritas yait Morotai sebesar Rp 18,5 miliar, Wakatobi sebesar Rp19,7 milyar, Borobudur sebesar Rp4,05 miliar, Tanjung Kelayang Rp 5 miliar, Tanjung Lesung sebesar Rp5,4 miliar, dan Bromo-Tengger-Semeru sebesar Rp 5,5 milyar.

"Tambahan anggaran kami usulkan sebagai dukungan Kemenhub untuk meningkatkan aksesibilitas pada daerah pariwisata baik destinasi super prioritas maupun destinasi prioritas" kata Menteri Perhubungan  Budi Karya Sumadi.

Sehingga, dengan tambahan anggaran, lima destinasi pariwisata super prioritas menjadi sebesar Rp2,95 Triliun, sedangkan pada 6 (enam) destinasi pariwisata prioritas menjadi sebesar Rp228,95 Miliar yang dikelola Kementerian Perhubungan.

Menteri Pariwisata Arief Yahya menegaskan, penambahan anggaran sebesar Rp6,3 triliun, bakal mempercepat pengerjaan infrastruktur destinasi super prioritas dan bisa tuntas sepenuhnya.

Tambahan anggaran untuk pengembangan destinasi wisata super prioritas pada 2020, diberikan kepada enam kementerian/lembaga terkait yang terdiri dari Kemenpar, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).

Kementerian PUPR mendapatkan porsi penambahan anggaran paling besar, yakni sebesar Rp5,54 triliun lantaran masih banyak utilitas dasar dan infrastruktur pendukung yang belum tuntas di lima destinasi wisata super prioritas. 

"Utilitas dasar dan infrastruktur pendukung merupakan jawaban dan komitmen pemerintah terhadap investor," kata Arief.

Bukan hanya gelontoran dana negara, Pemerintah ingin meningkatkan gairah iklim investasi pariwisata. Hal ini, tercermin dari sejumlah reformasi kebijakan. Beberapa kebijakan tersebut antaranya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pelayanan perizinan 3 jam, dan fasilitas jalur hijau.

Investor yang ingin berinvestasi di kawasan wisata, dapat langsung mendirikan bangunan tanpa memerlukan perizinan awal dan bisa memanfaatkan kebijakan super deduction tax dalam mempersiapkan SDM pariwisata yang kompeten.

Menpar menyatakan, pihaknya bakal melakukan integrasi dukungan kementerian atau lembaga dalam pengembangan destinasi pariwisata super prioritas termasuk peningkatan daya saing SDM, masyarakat, dan industri pariwisata.

"Presiden Joko Widodo menginginkan pembangunan infrastruktur di kawasan destinasi super prioritas dipercepat sehingga bisa dipromosikan pada 2020," katanya.