Komisi II DPR dan ATR/BPN Bagikan Sertifikat Tanah Gratis untuk MBR di Sulsel

Pembagian sertifikat rumah kepada masyarakat berpengasilan rendah di Sulawesi Selatan. (Muhammad dDzulkifli) 

INDOZONE.ID - Negara kembali menegaskan kehadirannya untuk memberikan perlindungan hukum sekaligus mendongkrak kesejahteraan masyarakat lewat penyaluran sertifikat tanah cuma-cuma bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Sulawesi Selatan. 

Kegiatan ini digelar berkat kerja sama antara Komisi II DPR RI bersama Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) setempat, yang menjadi bagian dari rangkaian Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI Masa Sidang V Tahun Sidang 2025–2026.

Kegiatan yang dipusatkan di Kabupaten Maros ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, didampingi sejumlah anggota komisi.

Kepala Kanwil ATR/BPN Sulawesi Selatan menyampaikan, pemberian sertifikat ini bukan sekadar soal kelengkapan dokumen administrasi semata. 

Baca juga: Gagal Salip Bus TransJakarta dari Kiri, Pemotor di Jaksel Jatuh Hingga Alami Luka

Lebih dari itu, langkah ini adalah strategi pemerintah untuk menggerakkan roda perekonomian daerah sekaligus mencegah berkembangnya sengketa lahan yang kerap merugikan masyarakat.

“Penyerahan sertifikat ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah agar ekonomi masyarakat bisa bergerak lebih baik demi kesejahteraan bersama, sekaligus menekan risiko perselisihan kepemilikan tanah. Kami sangat berterima kasih atas dukungan penuh yang diberikan Komisi II DPR RI hingga kegiatan ini bisa terlaksana,” ujarnya di lokasi kegiatan.

Berdasarkan data dari Pemutakhiran Sektor Pertanahan maupun Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), jumlah bidang tanah di Sulawesi Selatan yang belum memiliki sertifikat masih cukup tinggi. 

Pada kesempatan kali ini, setidaknya ada 58 bidang tanah yang disiapkan untuk disertifikasi, di mana 14 di antaranya diserahkan secara simbolis langsung kepada perwakilan warga yang hadir.

Baca juga: Aset Rp319 M di Kasus PT DSI Berhasil Disita Bareskrim, Restitusi Korban Kini Diupayakan

Dalam arahannya, Rifqinizamy Karsayuda menuturkan alasan di balik perhatian besar komisi yang dipimpinnya terhadap urusan sertifikasi tanah. 

Ia mengenang pengalaman saat masih bertugas di Komisi V DPR RI pada periode sebelumnya, di mana program BSPS memang berhasil membangun banyak rumah layak huni, namun sering kali melupakan satu hal penting: legalitas hak atas tanah tempat rumah itu berdiri.

“Nah, di Komisi II ini kami melengkapinya. Kami terus berupaya menyempurnakan kebijakan agar manfaatnya benar-benar terasa sampai ke lapisan masyarakat paling bawah,” jelas Rifqinizamy.

Agar program ini berjalan maksimal, ia meminta agar terjalin kerja sama yang erat antarinstansi.