aparatur negaraKunjungan Komisi II DPR ke Politeknik STIA LAN Makassar. (Muhammad Dzulkifli)
INDOZONE.ID - Komisi II DPR RI menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh pengembangan Politeknik STIA LAN Makassar, baik dari segi alokasi anggaran maupun penerapan inovasi terbaru.
Kunjungan Kerja Reses Masa Sidang Tahun 2026 yang digelar Rabu (22/7/2026) di aula kampus ini menjadi momen penting bagi para wakil rakyat untuk melihat langsung kondisi serta tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan pencetak aparatur negara ini.
Rombongan dipimpin langsung Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, didampingi sejumlah anggota dewan—termasuk legislator asal Sulawesi Selatan.
Kehadiran mereka disambut Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq beserta jajaran, termasuk Direktur Politeknik STIA LAN Makassar.
Baca juga: Komisi II DPR dan ATR/BPN Bagikan Sertifikat Tanah Gratis untuk MBR di Sulsel
Kepala LAN RI Muhammad Taufiq menyambut baik langkah ini. Baginya, perhatian langsung dari lembaga legislatif menjadi semangat baru untuk terus memacu kemajuan kampus yang kini menyelenggarakan program Sarjana Terapan hingga Magister Terapan ini.
Sementara itu, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan, perubahan status dari STIA menjadi Politeknik bukan sekadar pergantian nama.
Langkah ini harus membawa perubahan nyata dalam nilai pendidikan vokasi, terutama dalam hal keterampilan mengelola manajemen pemerintahan.
“Politeknik STIA LAN bukan sekadar perguruan tinggi biasa, melainkan tempat mencetak aparatur yang tak hanya cerdas, tapi juga berintegrasi tinggi. Perbedaan nilai keahlian praktis harus terasa jelas di sini,” ujar Rifqinizamy.
Baca juga: Gagal Salip Bus TransJakarta dari Kiri, Pemotor di Jaksel Jatuh Hingga Alami Luka
Dalam kesempatan itu, Taufan Pawe, Anggota Komisi II DPR, menyoroti aspek pendanaan sebagai salah satu kunci utama.
Berdasarkan pengalamannya memimpin pemerintahan daerah sebagai Walikota Makassar, ia menekankan bahwa perhatian berupa dukungan anggaran yang berkelanjutan menjadi bukti nyata komitmen negara terhadap pengembangan SDM aparatur.
“Pengalaman saya memimpin daerah mengajarkan: jabatan ASN bukan hak waris, melainkan amanah pengabdian kepada masyarakat. Nilai-nilai inilah yang harus terus ditanamkan lewat pendidikan di sini,” tegas Taufan Pawe.
Ia pun mengusulkan sejumlah langkah nyata, mulai dari rutin menggelar kuliah umum bersama anggota dewan, hingga menyusun pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang berbasis pada penerapan inovasi di lapangan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Liputan