Anggota Komisi II DPR RI Soroti Kondisi Bangunan Kantor Bawaslu Palopo

Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, didampingi Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli saat kunjungan ke Kantor Bawaslu Palopo, Minggu (28/9/2025). (Sumber: dok. Humas Bawaslu Sulsel)

INDOZONE.ID - Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, menyoroti kondisi bangunan Bawaslu Kota Palopo saat melakukan kunjungan singkat, Minggu (28/9).

Dalam peninjauan tersebut, Taufan menemukan bagian plafon gedung yang pernah runtuh dan dinilai membahayakan keselamatan jika tidak segera ditangani. Ia meminta Bawaslu Kota Palopo segera menyusun proposal anggaran renovasi agar bisa diperjuangkan melalui mekanisme resmi di tingkat pusat.

“Tolong Ibu Ketua Bawaslu Kota Palopo sampaikan kepada timnya agar segera membuat perencanaan anggaran dan menyusun proposalnya. Ajukan, nanti kami di Komisi II bantu. Karena anggaran ini sifatnya gelondongan yang akan diberikan ke Bawaslu RI, kemudian Bawaslu RI yang mengatur alokasinya ke kabupaten/kota,” ujar Taufan.

Baca juga: Bawaslu Sulsel Tekankan Pentingnya Demokrasi Sejak Dini Lewat Pilketos Serentak

Kunjungan Taufan didampingi Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, Anggota Bawaslu Sulsel, Alamsyah, serta Ketua dan anggota Bawaslu Kota Palopo bersama jajaran sekretariat.

Ketua Bawaslu Kota Palopo, Khaerana, menyampaikan pihaknya telah menerima hibah tanah dari pemerintah daerah untuk pembangunan kantor baru.

“Izin, Puang. Bawaslu Kota Palopo juga sudah ada hibah tanah dari Pemda. Mohon dibantu jika memungkinkan untuk pembangunannya,” ucap Khaerana.

Menanggapi hal itu, Taufan kembali menekankan pentingnya pengajuan proposal tertulis yang detail agar bisa ditindaklanjuti.

“Ajukan segera kebutuhan anggarannya, dan berapa luas tanahnya. Susun dengan tim perencanaan, jangan lama-lama. Kami tidak bisa bantu kalau hanya penyampaian lisan,” tegasnya.

Baca juga: Perbedaan KPU, Bawaslu dan DKPP dalam Penyelenggara Pemilu yang Kamu Harus Tahu

Sorotan terhadap kondisi gedung ini menegaskan perhatian Komisi II DPR RI terhadap sarana dan prasarana Bawaslu di daerah, yang dinilai penting untuk mendukung kinerja pengawasan pemilu ke depan.