Program Sekolah Swasta Gratis Tak Sepenuhnya Bikin Tenang

Ilustrasi sekolah swasta.

INDOZONE.ID - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk menggratiskan biaya pendidikan di mayoritas sekolah swasta, mulai jenjang SD hingga SMA/SMK.

Kebijakan ini diharapkan dapat mewujudkan pemerataan pendidikan bagi warga Jakarta, sehingga masyarakat lebih tenang untuk menyekolahkan anak mereka.

Namun, program sekolah swasta gratis ini tak sepenuhnya bikin tenang.

Sebab program ini tak serta merta menggaransi adanya peningkatan kualitas pendidikan, yang akan menjadikan generasi muda lebih percaya diri dalam menyongsong masa depan.

Didukung DPRD

Program Dinas Pendidikan DKI Jakarta ini telah mendapat dukungan penuh dari semua fraksi DPRD DKI Jakarta. Pemprov pun diminta untuk segera menerapkan kebijakan ini.

Bahkan Komisi E DPRD DKI telah merekomendasikan agar Pemprov DKI mendorong percepatan implementasi kebijakan sekolah swasta gratis ini, sehingga pengganggarannya masuk pada 2025.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Budi Awaluddin, pihaknya telah menggandeng sebanyak 2.090 sekolah swasta mulai tingkat SD hingga SMA/SMK dalam program pendidikan gratis ini.

Jumlah tersebut adalah mayoritas, karena hanya sekolah yang tidak menerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang tidak masuk sebagai sekolah swasta yang digratiskan.

"Sekolah swasta di Jakarta ada 2.585 sekolah, sementara sekolah yang tidak menerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) itu ada 495 sekolah," kata Budi di Cipayung, Jakarta Timur, Senin (26/8/2024).

Baca Juga: Soal UKT Mahal, Kemendikbud: Pendidikan Tinggi Itu Tersier Bukan Wajib Belajar

Adapun kuota siswa untuk program ini akan disamakan dengan jumlah siswa yang saat ini tertampung di sekolah swasta. Menurut Budi, jumlahnya saat ini adalah sekitar 286 ribu siswa.

Budi juga menjelaskan, saat ini pihaknya masih melakukan kajian terutama ihwal mekanisme penerimaan siswa, juga sekolah swasta itu diperuntukkan kepada siswa yang tidak lolos Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah negeri atau siswa tidak mampu, berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Meski demikian, Budi optimistis program ini sudah dapat berjalan pada 2025 mendatang.

Solusi Persoalan KJP yang Bikin Tenang

Anggota Komisi E DPRD DKI Muhammad Thamrin mengatakan, program terobosan ini diharapkan dapat membuat warga tenang karena kebutuhan pendidikan anak dapat terpenuhi. Program ini juga jadi solusi atas masalah bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Seluruh Komisi E membuat terobosan baru supaya warga Jakarta tenang dan tidak ada lagi hiruk pikuk persoalan KJP. Kami capek karena ada aduan ijazah yang ditahan," kata Thamrin di Jakarta, Senin (26/8/2024).

Anggaran sekolah swasta ini memang merupakan pengalihan dari dana KJP. Dengan demikian, program KJP tidak akan ada lagi, karena digantikan dengan keberadaan sekolah gratis.

Nantinya, seluruh siswa yang tercantum dalam daftar terpadu kesejathteraan sosial (DTKS), akan mendapatkan pendidikan gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Dengan demikian, persoalan macam tunggakan SPP yang mengakibatkan penahanan ijazah, tidak akan muncul lagi ketika program ini diterapkan.

Selain itu, program sekolah gratis ini juga jadi solusi bagi para siswa yang tercantum dalam DTKS namun tidak mendapatkan KJP Plus.

Program baru ini juga tidak lagi memerlukan verifikasi ekonomi, sehingga menjadi perwujudan keadilan sosial. Ini karena seluruh warga bisa mendapatkan pendidikan gratis, baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta.

Bahkan, mereka yang tidak lolos dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) pun tidak perlu lagi khawatir. Sebab, mereka dapat tetap mengenyam pendidikan di sekolah swasta terdekat.

Pemerataan Pendidikan

Program sekolah swasta gratis ini menjadi perluasan dari sekolah gratis yang sudah ada saat ini, namun hanya berlaku pada sekolah negeri. Dengan keberadaan program baru ini, tentu akan terjadi peningkatan terhadap pemerataan pendidikan, utamanya di Jakarta.

Tingkat penyelesaian pendidikan ini, menjadi salah satu indikator capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Pada 2021, meski mengalami peningkatan, jumlahnya masih kurang. Laporan tahun itu menyebut bahwa penyelesaian pendidikan pada jenjang SD sebanyak 97,37%, jenjang SMP mencapai 88,88%, sementara jenjang SMA hanya 65,94%.

Karena itu, program sekolah swasta gratis ini akan sejalan dengan program SDGs yang dipastikan akan mempengaruhi capaian tersebut.

Pengamat pendidikan Prof. Unifah Rosyidi pun mengapresiasi program ini. Menurutnya, hal ini program ini akan mengurangi beban masyarakat, sehingga penyelesaian pendidikan akan semakin meningkat.

"Kita harus mengapresiasi program ini, karena programnya baik. Kalau niatnya meringankan biaya orangtua, kita sambut baik," kata Unifah saat dihubungi Indozone.

Persoalan yang Tak Teratasi dari Program Sekolah Swasta Gratis

Namun dia mengingatkan bahwa pemberlakukan program sekolah gratis pada sekolah negeri dan swasta bisa saja berbeda.

Ini karena sekolah swasta dikelola secara mandiri, sehingga ada kebutuhan lain yang dananya tak bisa dipenuhi dari dana yang disediakan Pemprov Jakarta.

Dengan demikian, para siswa yang mengenyam pendidikan di sekolah swasta yang mengikuti program ini, mungkin saja masih dipungut biaya untuk keperluan-keperluan lain yang tidak dipenuhi oleh pemerintah.

"Artinya mereka tidak dibiayai penuh oleh pemerintah, jadi jangan sampai miss leading, karena sekolah swasta kan diselenggarakan mandiri, sehingga pengelolaannya kita serahkan ke sekolah itu sendiri," tutur Unifah.

Baca Juga: Mbak Ita Turun Tangan Jamin Pendidikan Anak Pasutri Tunanetra yang Tertolak PPDB SMA di Semarang

Selain itu, program sekolah swasta gratis ini, yang berarti seluruh sekolah gratis, belum tentu akan meningkatkan kualitas pendidikan.

Jika ditarik lebih luas, peringkat pendidikan di Indonesia juga masih berada jauh dari yang diharapkan. Berdasarkan laporan Worldtop20.org, peringkat pendidikan Indonesia pada 2023 berada di peringkat 67 dari 203 negara dunia.

Rendahnya mutu pendidikan Indonesia, sejalan dengan peringkat Indeks Pengembangan Manusia (IPM). Mengutip data UNESCO 2020, IPM Indonesia terus mengalami penurunan.

Unifah Rosyidi yang juga merupakan Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), menyatakan program sekolah swasta gratis ini tak serta merta berdampak pada kualitas pendidikan.

Dia menyebut 8 standar nasional pendidikan harus dipenuhi, agar terjadi peningkatan kualitas pendidikan.

Standar tersebut mencakup standar kompetensi lulusam, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, serta standar pembiayaan.

"Disamping untuk anak-anaknya, harus ada keberpihakan juga pada guru, misalnya untuk tambahan guru, pelatihan guru, dan peningkatan kesejahteraan. Selama ini rincian dari BOS itu hanya sekian persen yang untuk guru" kata Unifah Rosyidi.