INDOZONE.ID - Sistem pemerintahan Iran menarik dikupas karena memiliki presiden dan pemimpin tertinggi. Di tengah ketegangan Iran dengan Amerika Serikat (AS)-Israel, menarik untuk tahu siapa pemegang otoritas tertinggi di negara tersebut?
Sistem pemerintahan Iran cukup unik. Bagaimana tidak, Iran tampak seperti pemerintahan berbasis teokrasi yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada tuhan dan dijalankan oleh pemimpin agama atau lembaga keagamaan, tapi memiliki organ-organ tubuh demokrasi, seperti legislatif unikameral (Majlis), eksekutif (presiden), dan yudikatif yang diliputi oleh sistem keagamaan.
Supaya lebih paham sistem pemerintahan Iran, yuk simak penjelasannya di bawah ini!
Sistem Pemerintahan Iran
Pemimpin Tertinggi
Dalam sistem demokrasi, presiden merupakan kepala negara dan pemerintahan. Sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi, presiden memimpin pemerintahan, melaksanakan undang-undang, dan bertanggung jawab dalam menjaga keutuhan serta kesejahteraan bangsa.
Di Iran, otoritas tertinggi dimiliki oleh Pemimpin Tertinggi yang kini dijabat oleh Ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei atau Mojtaba Khamenei.
Baca juga: Gencatan Senjata AS-Iran Tercapai, Tapi Ketidakpastian Hormuz Masih Menghantui Teluk
Ia merupakan putra kedua dari Pemimpin Tertinggi Iran sebelumnya yang meninggal dunia karena serang AS-Israel, Ayatollah Ali Khamenei, pada 28 Februari 2026. Ia dipilih untuk menggantikan sang ayah oleh Majlis Ahli.
Kamu harus tahu, Majelis Ahli adalah badan yang terdiri dari 88 ahli hukum yang dipilih langsung dan secara konstitusional diamanatkan untuk mengawasi pemimpin tertinggi. Masa jabatan Majelis Ahli adalah delapan tahun.
Sementara itu, pemilihan Mojtaba Khamenei pun berdasarkan kriteria tertentu, yaitu ulama laki-laki dengan keahlian agama dan kompetensi politik, serta punya otoritas moral serta dan setia kepada Republik Islam.
Menurut Konstitusi Iran, kekuasaan pemimpin tertinggi meliputi penetapan kebijakan nasional dan pengawasan pelaksanaannya, serta memimpin angkatan bersenjata dan menunjuk kepala militer serta kepala Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) dan kepolisian. Dapat dikatakan, pemimpin tertinggi merupakan otoritas tertinggi di Iran.
Namun, wewenang pemimpin tertinggi tidak absolut. Majelis Ahli akan mengawasinya dalam komite rahasia. Lalu, ada juga batasan informal terhadap pemimpin tertinggi.
Meski begitu, pemimpin tertinggi juga menentukan arah politik Iran sekaligus sumber teladan. Tak ayal, arahan pemimpin tertinggi menentukan arah republik yang mencerminkan konsensus lebih luas di antara para elite.
Presiden
Selanjutnya, ada presiden yang bertanggung jawab pada pemimpin tertinggi. Di Iran, presiden berperan sebagai kepala pemerintahan. Jabatan Presiden Iran kini diemban oleh Masoud Pezeshkian.
Presiden bisa memimpin selama dua periode. Satu periode kepemimpinan presiden berdurasi empat tahun. Jabatan ini dipilih melalui pemilihan umum.
Presiden bertugas melaksanakan hukum negara, menetapkan kebijakan dalam parameter yang ditetapkan pemimpin tertinggi, dan melakukan diplomasi atas nama Iran. Jabatan ini juga mengusulkan anggaran yang disahkan dalam proses legislatif normal.
Selain itu, presiden pun menominasikan anggota kabinet. Nominasi tersebut akan dikonfirmasi oleh parlemen.
Parlemen atau Majlis
Parlemen disebut juga Majlis dalam pemerintahan Iran. Parlemen berisikan 290 anggota yang dipilih langsung untuk menjabat selamat empat tahun.
Pemilihan dilakukan berdasarkan distrik geografis, dengan lima kursi dialokasikan untuk agama minoritas.
Sebagai badan legislatif unikameral, Majlis punya wewenang untuk membuat undang-undang.
Dewan Penjaga
Undang-undang yang disahkan oleh Majlis tidak serta-merta diberlakukan di Iran. Sebab, undang-undang itu harus dapat persetujuan dari Dewan Penjaga.
Baca juga: Imigrasi Beri Izin Tinggal Darurat bagi WNA di Indonesia yang Terdampak Konflik Iran-AS
Dewan Penjaga bertugas menentukan undang-undang yang disahkan Majlis, diperbolehkan berdasarkan konstitusi dan ajaran Islam.
Dewan Penjaga berisikan 12 anggota, setengahnya merupakan teolog pilihan pemimpin tertinggi dan yang lain adalah ahli hukum pilihan Majlis.
Dewan Penjaga juga menyeleksi calon untuk Majelis Ahli, kepresidenan, dan Majlis. Tak ayal, lembaga ini punya pengaruh besar dalam menetapkan parameter demokrasi elektoral Iran.
Dewan Kebijaksanaan
Dewan Kebijaksanaan adalah penengah antara Majlis dan Dewan Penjaga Konstitusi. Pembentukan lembaga ini melalui dekrit pada 1988 yang ditambahkan ke konstitusi via amandemen setahun setelahnya.
Anggota Dewan Kebijaksanaan dipilih oleh pemimpin tertinggi untuk masa jabatan lima tahun. Dewan Kebijaksanaan berwenang untuk mengawasi pemerintah.
Dewan Kebijaksanaan bak kepanjangan tangan pemimpin tertinggi untuk menjalankan otoritas yang lebih dekat pada pemerintah.
Dewan Keamanan Nasional Tertinggi
Dewan Keamanan Nasional Tertinggi dipimpin oleh presiden. Lembaga ini mencakup ketua Majlis dan ketua Mahkamah Agung, yaitu kepala dari ketiga cabang pemerintahan.
Dewan Keamanan Nasional Tertinggi beranggotakan kepala militer, menteri negara, menteri luar negeri, menteri intelijen, dan dua perwakilan pribadi pemimpin tertinggi. Secara tidak langsung, lembaga ini berisi perwakilan presiden dan pemimpin tertinggi.
Dewan Keamanan Nasional Tertinggi bertugas menetapkan kebijakan terkait pertahanan dan keamanan, serta menanggapi ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.
Baca juga: Perang Iran Hari ke-41: Lebanon Berkabung, 254 Tewas dalam Sehari
Nah, itulah gambaran sistem pemerintahan Iran beserta strukturnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, kamu kita tahu bahwa Pemimpin Tertinggi Mojtaba Khamenei punya otoritas tertinggi atas negaranya.
Ia memimpin Iran dalam perang dengan AS-Israel yang sedang memasuki masa gencatan senjata selama dua pekan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: CFR