Program Sekolah Swasta Gratis Tak Sepenuhnya Bikin Tenang

Ilustrasi sekolah swasta.

INDOZONE.ID - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk menggratiskan biaya pendidikan di mayoritas sekolah swasta, mulai jenjang SD hingga SMA/SMK.

Kebijakan ini diharapkan dapat mewujudkan pemerataan pendidikan bagi warga Jakarta, sehingga masyarakat lebih tenang untuk menyekolahkan anak mereka.

Namun, program sekolah swasta gratis ini tak sepenuhnya bikin tenang.

Sebab program ini tak serta merta menggaransi adanya peningkatan kualitas pendidikan, yang akan menjadikan generasi muda lebih percaya diri dalam menyongsong masa depan.

Didukung DPRD

Program Dinas Pendidikan DKI Jakarta ini telah mendapat dukungan penuh dari semua fraksi DPRD DKI Jakarta. Pemprov pun diminta untuk segera menerapkan kebijakan ini.

Bahkan Komisi E DPRD DKI telah merekomendasikan agar Pemprov DKI mendorong percepatan implementasi kebijakan sekolah swasta gratis ini, sehingga pengganggarannya masuk pada 2025.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Budi Awaluddin, pihaknya telah menggandeng sebanyak 2.090 sekolah swasta mulai tingkat SD hingga SMA/SMK dalam program pendidikan gratis ini.

Jumlah tersebut adalah mayoritas, karena hanya sekolah yang tidak menerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang tidak masuk sebagai sekolah swasta yang digratiskan.

"Sekolah swasta di Jakarta ada 2.585 sekolah, sementara sekolah yang tidak menerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) itu ada 495 sekolah," kata Budi di Cipayung, Jakarta Timur, Senin (26/8/2024).

Baca Juga: Soal UKT Mahal, Kemendikbud: Pendidikan Tinggi Itu Tersier Bukan Wajib Belajar

Adapun kuota siswa untuk program ini akan disamakan dengan jumlah siswa yang saat ini tertampung di sekolah swasta. Menurut Budi, jumlahnya saat ini adalah sekitar 286 ribu siswa.

Budi juga menjelaskan, saat ini pihaknya masih melakukan kajian terutama ihwal mekanisme penerimaan siswa, juga sekolah swasta itu diperuntukkan kepada siswa yang tidak lolos Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah negeri atau siswa tidak mampu, berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Meski demikian, Budi optimistis program ini sudah dapat berjalan pada 2025 mendatang.

Solusi Persoalan KJP yang Bikin Tenang

Anggota Komisi E DPRD DKI Muhammad Thamrin mengatakan, program terobosan ini diharapkan dapat membuat warga tenang karena kebutuhan pendidikan anak dapat terpenuhi. Program ini juga jadi solusi atas masalah bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP).