Rekapitulasi Perolehan Suara Ditunda: KPU Diperiksa Terkait Kebocoran Data Pemilih

Update Pemilu 2024: KPU Mulai Rekapitulasi Penghitungan Suara

INDOZONE.ID - Ketegangan menyelimuti proses pemilu di Indonesia ketika Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memanggil Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari dan enam anggotanya terkait dugaan pelanggaran kode etik terkait kasus kebocoran data pemilih dalam Pemilu 2024.

Sidang tersebut dilaksanakan pada Rabu (28/2/2024), menyebabkan penundaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu 2024.

Baca Juga: Update Pemilu 2024, KPU Mulai Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara

KPU Diperiksa Terkait Dugaan Kebocoran Data Pemilih

Perkara ini teradukan oleh seorang warga bernama Rico Nurfiansyah Ali. Dugaan kebocoran data pemilih tersebut menimbulkan pertanyaan serius akan akuntabilitas dan profesionalisme KPU dalam menjalankan tugasnya terkait pemilu.

Sekretaris DKPP, David Yama, menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan secara adil dengan memanggil semua pihak terkait lima hari sebelum sidang pemeriksaan dilaksanakan. Agenda sidang hari itu adalah mendengarkan keterangan dari pengadu, teradu, dan pihak terkait, serta saksi-saksi yang dihadirkan.

Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2024 Ditunda

Kondisi ini membuat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 tingkat nasional harus ditunda. Hasyim Asy'ari menyampaikan permohonan maaf dan izin kepada para peserta rapat pleno karena kehadiran mereka yang harus menghadapi sidang DKPP.

Sebelumnya, KPU telah mengungkap bahwa pleno rekapitulasi penghitungan suara Pilpres di tingkat kecamatan sudah mencapai 74,25 persen, dilakukan di 5.403 kecamatan. Namun, suara yang siap untuk direkapitulasi pada tahap awal tersebut berasal dari pemilu di luar negeri.

Baca Juga: Update Terbaru Real Count KPU: Suara Prabowo-Gibran Makin Tinggi dengan 70,53% Suara Masuk

Sorotan Kasus pada Proses Pemilu 2024

Kasus kebocoran data pemilih ini menjadi sorotan karena berpotensi memengaruhi integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu.

Kemajuan dan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemilu bergantung pada transparansi, integritas, dan profesionalisme dari lembaga penyelenggara seperti KPU.

Menunggu hasil pemeriksaan DKPP menjadi langkah penting dalam memastikan keadilan dan kebenaran dalam proses pemilu yang demokratis dan adil.