Wakil Panglima TNI Bantah Isu Darurat Militer

Ilustrasi prajurit TNI. (Antara Foto/Aprillio Akbar)

INDOZONE.ID - Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita menegaskan tidak ada rencana TNI mengambil alih situasi dengan darurat militer usai aksi massa berujung anarkis.

Ia menekankan penanganan demo tetap jadi ranah Polri, sementara TNI hanya membantu pengamanan sesuai aturan yang berlaku.

Tandyo membantah isu adanya pembiaran aparat demi menciptakan alasan penerapan darurat militer.

“Tidak ada kita mau ngambil alih (darurat militer), tidak ada,” tegas Tandyo usai rapat tertutup dengan Komisi I DPR.

Baca juga: Propam Bantah 7 Personel Diperiksa Kasus Rantis Brimob Tabrak Ojol Narapidana 'Pemain Pengganti'

Ia menegaskan sejak awal, penanganan demonstrasi adalah kewenangan Polri, sedangkan TNI hanya memberikan dukungan.

Baca juga: Tangkap Seribu Pelaku Anarkis saat Demo, Polda Metro Jaya Buru Penjarah dan Perusak Fasilitas Umum

“Kita taat konstitusi, kita memberikan bantuan kepada institusi lain tentunya atas dasar regulasi dan permintaan saat itu,” jelasnya.

Arahan Presiden Prabowo

Komitmen TNI dan Polri untuk menjaga stabilitas semakin ditekankan setelah Presiden Prabowo Subianto memberi arahan langsung pada Panglima TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo pada Sabtu (30/8).

Dalam pertemuan itu, Presiden meminta dua institusi keamanan tersebut memperkuat sinergi agar eskalasi aksi anarkis bisa segera diredam.

Tandyo kembali menegaskan posisi TNI dalam penanganan demo bukan untuk mengambil alih.

“Jadi, tidak ada kita mau ambil alih karena itu disampaikan bahwa yang di depan kan Polri dulu, baru setelah itu ada kondisi seperti ini, ya barulah kita jadi satu dengan Polri,” katanya.

Pernyataan ini menutup spekulasi soal kemungkinan TNI bergerak sendiri atau mendorong kondisi darurat militer di tengah gelombang aksi massa yang meningkat.