Pramono Anung Sebut Kerugian Fasilitas Umum Akibat Demo di Jakarta Capai Rp55 Miliar

Demo di Jakarta berujung ricuh. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

INDOZONE.ID - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan total kerugian pascademo yang berimbas pada rusaknya sejumlah fasilitas umum di DKI Jakarta. Ia mengatakan, kerugian mencapai Rp55 miliar.

Pramono menjelaskan, kerusakan terbesar dialami dua BUMD yakni PT Transjakarta dan PT MRT Jakarta. Tak hanya itu, sejumlah CCTV yang tersebar di beberapa kawasan ibu kota juga ikut terdampak.

Adapun rinciannya yakni, infrastruktur MRT Jakarta mengalami kerugian sekitar Rp3,3 miliar, sementara Transjakarta menanggung kerugian lebih besar, yakni Rp41,6 miliar. Adapun kerusakan pada CCTV dan fasilitas lainnya diperkirakan mencapai Rp5,5 miliar.

Baca juga: Adhan Dambea: Silakan Demo, Itu Hak Konstitusional, tapi DPRD Harus Terima

"Total kerusakan Rp55 miliar," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (1/9/2025).

Lebih lanjut katanya, ada 22 halte Transjakarta yang terdampak aksi unjuk rasa pekan lalu, baik halte di jalur khusus BRT maupun non-BRT, serta satu pintu tol yang ikut mengalami kerusakan.

Sedikitnya enam halte mengalami kerusakan paling parah karena dibakar dan dijarah, sementara 16 halte lainnya dirusak dan menjadi sasaran vandalisme oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pramono mengatakan, pihaknya sudah mulai melakukan perbaikan terhadap seluruh halte yang rusak sejak Sabtu (30/8/2025).

"Seluruh halte yang dirusak tersebut, mulai dari hari Sabtu sudah dilakukan pembersihan, dan segera akan kami lakukan perbaikan. Mudah-mudahan, baik yang rusak sedang, rusak berat, bisa kami selesaikan tanggal 8 atau 9 September 2025," ujarnya.

Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta menggunakan dana kontijensi atau dana cadangan yang disisihkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk dipakai memperbaiki sejumlah kerusakan infrastruktur akibat demo.

"Untuk penggunaan anggaran, kami sudah meminta izin kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk dilakukan pendampingan. Untuk itu, yang digunakan adalah dana kontinjensi," jelas Pramono.

Pramono melanjutkan, Pemprov DKI juga harus menyiapkan anggaran sekitar Rp18 miliar untuk menanggung program tarif gratis Transjakarta dan MRT selama sepekan, mulai 31 Agustus hingga 7 September 2025.

Jumlah kerugian itu disampaikan sebagai salah satu hasil rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta yang digelar di Balai Kota pada Senin.

Baca juga: Pramono: ASN DKI Tetap Masuk Akhir Pekan Demi Kelancaran Layanan Publik